Page 343 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 343
HARI INI SPSI AKAN KONVOI DI JALAN UTAMA BANDUNG, UNJUK RASA TOLAK UU
CIPTA KERJA
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Lutfi Ahmad Mauludin TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Bandung akan menggelar unjuk rasa , Selasa
(6/10/2020). Demonstrasi menolak Omnibus Law Cipta Kerja dan meminta klaster
ketenagakerjaan dikeluarkan dilakukan di jalan utama.
Ketua SPSI Kabupaten Bandung, Uben Yunara, mengaku, pihaknya sudah sepakat bahwa SPSI
Kabupaten Bandung akan taat dan patuh terhadap instruksi pusat. "Kabupaten Bandung akan
taat dan patuh atas instruksi pimpinan dari Jakarta, jadi untuk hari besok kami akan turun aksi
di Kabupaten Bandung sama di Bandung Raya," ujar Uben saat dihubungi Tribun , Senin
(5/10/2020).
Menurut Uben, hampir semua anggota SPSI di semua pabrik di Kabupaten Bandung akan turun
aksi.
"Ya, kita konvoi saja di jalan utama Kabupaten Bandung," kata Uben.
Jadi, kata Uben, di industri-industri ada yang berhenti di pabriknya dan ada yang konvoi.
"Jumlahnya mungkin ribuanlah, yah," ucapnya Uben mengungkapkan, pihaknya mendukung
penuh upaya pusat untuk melakukan aksi tersebut.
"Harapannya dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja ini," ucapnya.
Disahkan DPR Omnibus law RUU Cipta Kerja sah menjadi undang-undang dalam rapat paripurna
DPR, Senin (5/10/2020).
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengetuk palu tanda pengesahan setelah mendapatkan
persetujuan dari semua peserta rapat.
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas dalam pemaparannya di rapat
paripurna menjelaskan, RUU Cipta Kerja dibahas melalui 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3
Oktober 2020.
RUU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal.
"Baleg bersama pemerintah dan DPD telah melaksanakan rapat sebanyak 64 kali: dua kali rapat
kerja, 56 kali rapat panja, dan enam kali rapat timus/timsin yang dilakukan mulai Senin sampai
Minggu, dimulai pagi hingga malam dini hari," ujar Supratman.
"Bahkan masa reses tetap melakukan rapat baik di dalam maupun luar gedung atas persetujuan
pimpinan DPR," tutur dia.
Sembilan fraksi di DPR kembali menyampaikan pandangan mereka terhadap RUU Cipta Kerja
dalam rapat paripurna.
Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat tetap menolak seluruh hasil pembahasan RUU Cipta Kerja.
Hasilnya, RUU Cipta Kerja tetap disahkan menjadi undang-undang.
Mayoritas fraksi DPR dan pemerintah setuju.
Pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan,
RUU Cipta Kerja diperlukan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan memperbanyak
lapangan kerja.
342
