Page 346 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 346

SELAMAT DATANG UU CIPTA KERJA

              Babak  baru  pasar  tenaga  kerja  di  Indonesia  dimulai.  Undang-Undang  Cipta  Kerja  akhirnya
              disahkan melalui Rapat Paripurna DPR, Senin (5/10). RUU Cipta Kerja terdiri dari 15 bab dan 185
              pasal yang mencakup peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan perizinan, perlindungan
              serta  pemberdayaan  UMKM  dan  koperasi,  ketenagakerjaan,  riset  dan  inovasi,  kemudahan
              berusaha, pengadaan lahan, kawasan ekonomi, investasi pemerintah pusat dan proyek strategis
              nasional, dukungan administrasi pemerintahan, hingga sanksi.

              Kehadiran beleid baru yang disambut baik oleh kalangan pengusaha tersebut diharapkan mampu
              menjadi  katalis  pemulihan  ekonomi  nasional  dan  peningkatan  daya  saing  Indonesia  dengan
              negara-negara lain.

              Sejumlah ketentuan baru yang ada di dalamnya dinilai telah sesuai dengan kepentingan dunia
              usaha sehingga iklim investasi di Tanah Air diyakini bakal membaik.

              Namun, meskipun telah disahkan, undang-undang sapu jagat tersebut masih belum bisa diterima
              oleh sebagian pihak, mulai dari pekerja hingga pihak legislatif sendiri.

              Pengesahan UU Cipta Kerja pun dikhawatirkan kontraproduktif di tengah ketidakpastian ekonomi
              akibat pandemi Covid-19. Selain itu, pembahasannya dianggap terlalu terburu-buru dan belum
              mengakomodasi  aspirasi  dari berbagai pihak, "Aturan  dalam  Cipta  Kerja  bisa  menjadi  modal
              dalam pemulihan ekonomi. Dunia usaha sudah menunggunya dan kami meyakini dampaknya
              akan positif."

              Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)

              Hariyadi B. Sukamdani

              "RUU Cipta Kerja akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi sehingga pelayanan
              pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan pasti, dengan adanya penerapan norma, standar,
              prosedur, kriteria, dan penggunaan sistem elektronik."

              Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto "Kualitas DPR buruk sekali, bahkan
              cenderung mengkhianati [kepercayaan] rakyat. Kejar tayang seperti sinetron, RUU Cipta Kerja
              hanya dibahas S hari dan itu merugikan buruh semua."

              Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal "UU Ciptaker Ini merupakan
              sinyal positif yang sudah ditunggu-tunggu oleh banyak negara dan Investor. Pasalnya kita sudah
              bisa bersaing dengan negara-negara tetangga."

              Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani "Kami akan baca
              secara utuh karena sudah diketok palu dan saya sudah dapat pesan disahkannya [RUU Cipta
              Kerja].  Nanti  kami  akan  adakan  judicial  review  terhadap  isi  bila  ada  yang  merugikan  dan
              bertentangan dengan UUD 1945."

              Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi di tengah ketidakpastian ekonomi
              dan ancaman PHK di mana-mana, pekerja akan melihat aturan ini dengan negatif. Seharusnya
              pemerintah mempercepat bantuan bagi kelompok yang membutuhkan."

              Ekonom Senior Indef Aviliani
              Sebanyak 54 rapat panitia kerja (panja)

              Sebanyak 6 kali rapat tim perumus/tim sinkronisasi

              Pembahasan dilakukan 20 April---3 Oktober 2020

                                                           345
   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351