Page 348 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 348
UMKM, kemudahan dan biaya ditanggung pemerintah, memperluas lembaga pemeriksa halal
oleh organisasi masyarakat dan perguruan tinggi negeri
* Penyederhanaan perizinan kapal perikanan ke dalam satu pintu melalui KKP dan
Kemenhub
* Percepatan pembangunan rumah MBR oleh BP3
* Percepatan reforma agraria dan redistrlbusi tanah
* Otonomi daerah dengan standar pelayanan yang sama di seluruh daerah
* Peningkatan perlindungan pekerja lewat Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang
preminya dibebankan kepada APBN
* Persyaratan PHK tetap mengikuti UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan
* Tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil
* Kemudahan berusaha untuk semua pelaku usaha mulai koperasi, UMKM, sampai
dengan perusahaan besar
* Penerapan 1 peta dalam rencana tata ruang wilayah, sehingga ada kepastian
hukum bagi pengusaha
* Kewajiban TKA memliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan
pemerintah pusat
* Pelarangan orang perorangan dalam mempekerjakan TKA dan menjabat bagian
personalia dalam perusahaan
* Kemudahan investasi dan prosedur birokrasi proyek strategis nasional
Sumber: Badan Legislatif (Bateo) DPR RI, 2020
BISNIS/PETRICIA CAHYA PRATIWI/AMRI HIDAYAT
347
