Page 353 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 353
Dia menjelaskan, ada sejumlah hal pokok yang disepakati, yaitu dikeluarkannya 7 UU dari UU
Ciptaker. Ketujuh UU tersebut adalah, UU 40/1999 tentang pers, UU 20/2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional. UU 14/2005 tentang guru dan dosen, UU 12/2012 tentang pendidikan
tinggi. UU 20/2013 tentang pendidikan kedokteran, UU 4/2019 tentang kebidanan, dan UU
20/2014 tentang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
Kemudian ditambahkan 4 UU dalam UU Ciptaker, yakni UU 6/1983 tentang KUP, UU nomor
8/1983 tentang pajak pertambahan nilai barang jasa dan pajak penjualan barang mewah, dan
UU 18/2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Selanjurnya UU Ciptaker mengatur
tentang kemudahan perizinan melalui online single subrnission, kemudahan mendirikan PT,
pendaftaran HAKI.
"Berbiaya murah sehingga ada kepastian legalitas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menegah
(UMKM. Red)," kata Supratman.
Selain itu. diatur pula percepatan dan kepastian sertifikasi halal bagi UMKM. dimana biaya
ditanggung pemerintah. Lalu memperluas lembaga sertifikasi halal oleh ormas Islam dan PTN.
Lalu satu pintu perizinan kapal di Kementerian Kelautan dan Perikanan, sementara di Kemhub
soal standardisasi keselamatannya.
"UU Ciptaker juga mengatur kewajiban Pemerintah mempercepat hak masyarakat
berpenghasilan rendah untuk perumahan. Begitupun reforma agraria dimana Pemerintah
mempercepat dilakukan dengan bank tanah," kata Supratman. [MJS/J-9J
352
