Page 356 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

AIRLANGGA: UU CIPTA KERJA DAPAT MENINGKATKAN IKLIM USAHA DAN
INVESTASI
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan Rancangan
Undang Undang Cipta Kerja uang telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU) rapat Paripurna
DPR-RI, Senin (5/10), diharapkan dapat meningkatkan iklim usaha dan investasi di Indonesia.

Menurut Airlangga. Indonesia sebetulnya memiliki potensi untuk dapat keluar dari jebakan
negara berpenghasilan menengah (middle inconte trap) dengan adanya bonus demografi, tetapi
terhambat akibat banyaknya aturan dan regulasi.

Untuk itu, diperlukan penyederhanaan. sinkronisasi dan pemangkasan regulasi, sehingga UU
Ciptaker tak hanya meningkatkan iklim usaha dan investasi. tetapi juga bisa menciptakan lebih
banyak lapangan kerja.

"Karenanya diperlukan Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah atau merevisi beberapa
undang-undang yang menghambat pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja. UU
tersebut sekaligus sebagai instrumen dan penyederhanaan, serta peningkatan efektivitas
birokrasi," kata Airlangga saat menyampaikan pandangan terakhir pemerintah terkait UU Cipta
Kerja, di gedung DPR. Senin (5/10).

Dia menjelaskan, pemerintah sebelumnya juga telah melakukan kajian yang diperlukan untuk
penciptaan lapangan kerja dan kemudahan berinvestasi, termasuk mengevaluasi undang -
undang. Berdasarkan kajian

tersebut, diidentifikasikan apa yang diperlukan dalam Cipta kerja yang kemudian dibagi menjadi
11 klaster utama.

Ke-11 klaster itu adalah penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan,
kemudahan dan pemberdayaan serta perlindungan UMKM dan perkoperasian, klaster
kemudahan berusaha, klaster dukungan riset dan inovasi, klaster administrasi pemerintahan.
pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek strategis nasional, serta kawasan
ekonomi.

Klaster persoalan dan inventarisasi tersebut dipandang cukup untuk mendorong agar
memberikan perlindungan dan kemudahan bagi UMKM dan koperasi, serta bisa menciptakan
lapangan kerja dan juga meningkatkan perlindungan kepada pekerja atau buru.

Airlangga juga menyampaikan apresiasinya kepada fraksi PDI-P. Gerindra, Golkar, Nasdem, PKB.
PPP. dan PAN yang menyatakan menerima dan setuju RUU Cipta Kerja disahkan menjadi UU.
Berbagai hal yang menjadi catatan seluruh fraksi juga sudah dicatat oleh pemerintah untuk
dijalankan. "Mengenai catatan dari Partai Demokrat (yang menolak RUU Cipta Kerja disahkan
menjadi UU), UU ini yang menjadi catatan untuk memprioritaskan program penanganan Covid-
19. kemudian proses transparansi dan mekanisme pusat dan daerah, seluruhnya sudah dijawab
di dalam undang-undang ini. Prosesnya pun sudah dilakukan secara transparan," kata Airlangga.

Terkait dengan konsepsi ke-wenangan pusat dan daerah, lanjut Airlangga. pemerintah
menyampaikan hal tersebut juga telah sesuai dengan bingkai Pasal 4 dan Pasal 18 UUD 1945.

Dia menjelaskan, RUU Cipta Kerja telah disepakati dapat memberikan manfaat kepada semua
masyarakat, pemerintah, pekerja, dan pengusaha. Itu semua tertuang dalam rumusan 186 pasal
dan 15 bab.

Terkait dengan perlindungan dan kepastian hak bagi pekerja atau buruh, justru dengan undang-
undang ini negara hadir dalam bentuk hubungan industrial Pancasila yang mengutamakan

355