Page 352 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 352
Judul 64 Kali Rapat Pembahasan, UU Cipta Kerja Resmi Disahkan
Nama Media Suara Pembaruan
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg8
Jurnalis J-9
Tanggal 2020-10-06 04:03:00
Ukuran 169x78mmk
Warna Warna
AD Value Rp 33.462.000
News Value Rp 100.386.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR) Pembahasan DIM dilakukan
panja detail dan intensif dan mengedepankan prinsip musyawarah mufakat dari 20 April sampai
3 Oktober
positive - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR) Berbiaya murah sehingga
ada kepastian legalitas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menegah (UMKM. Red)
positive - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR) UU Ciptaker juga mengatur
kewajiban Pemerintah mempercepat hak masyarakat berpenghasilan rendah untuk perumahan.
Begitupun reforma agraria dimana Pemerintah mempercepat dilakukan dengan bank tanah
Ringkasan
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR. Supratman Andi Agtas, mengatakan Undang-Undang Cipta
Kerja (UU Ciptaker) yang telah disahkan subtansinya mendahulukan kepentingan para pekerja
sekaligus kemudahan usaha. Menurut dia. untuk menghasilkan UU Ciptaker, DPR bersama
seluruh stakeholder mengedepankan musyawarah dan mufakat. Itu sebabnya, UU yang disusun
dengan menggunakan metode onuiibus law. terdiri dari 15 bab. 185 pasal, dan memberi dampak
terhadap 79 undang-undang itu, harus melalui 64 kali rapat pembahasan sejak April 2020.
64 KALI RAPAT PEMBAHASAN, UU CIPTA KERJA RESMI DISAHKAN
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR. Supratman Andi Agtas, mengatakan Undang-Undang Cipta
Kerja (UU Ciptaker) yang telah disahkan subtansinya mendahulukan kepentingan para pekerja
sekaligus kemudahan usaha. Menurut dia. untuk menghasilkan UU Ciptaker, DPR bersama
seluruh stakeholder mengedepankan musyawarah dan mufakat. Itu sebabnya, UU yang disusun
dengan menggunakan metode onuiibus law. terdiri dari 15 bab. 185 pasal, dan memberi dampak
terhadap 79 undang-undang itu, harus melalui 64 kali rapat pembahasan sejak April 2020.
"Pembahasan DIM dilakukan panja detail dan intensif dan mengedepankan prinsip musyawarah
mufakat dari 20 April sampai 3 Oktober," kata Supratman.
351
