Page 345 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

Judul SELAMAT DATANG UU CIPTA KERJA
Nama Media Bisnis Indonesia
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg1
Jurnalis Petricia Cahya Pratiwi
Tanggal 2020-10-06 04:12:00
Ukuran 441x296mmk
Warna Warna
AD Value Rp 339.570.000

News Value Rp 3.395.700.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
positive - Hariyadi B. Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Aturan
dalam Cipta Kerja bisa menjadi modal dalam pemulihan ekonomi. Dunia usaha sudah
menunggunya dan kami meyakini dampaknya akan positif.

positive - Hariyadi B. Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) RUU Cipta Kerja
akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi sehingga pelayanan pemerintahan akan
lebih efisien, mudah, dan pasti, dengan adanya penerapan norma, standar, prosedur, kriteria,
dan penggunaan sistem elektronik.
negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Kualitas DPR buruk
sekali, bahkan cenderung mengkhianati [kepercayaan] rakyat. Kejar tayang seperti sinetron,
RUU Cipta Kerja hanya dibahas S hari dan itu merugikan buruh semua.

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) UU Ciptaker Ini merupakan
sinyal positif yang sudah ditunggu-tunggu oleh banyak negara dan Investor. Pasalnya kita sudah
bisa bersaing dengan negara-negara tetangga.

neutral - Rosan P. Roeslani (Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia) Kami
akan baca secara utuh karena sudah diketok palu dan saya sudah dapat pesan disahkannya
[RUU Cipta Kerja]. Nanti kami akan adakan judicial review terhadap isi bila ada yang merugikan
dan bertentangan dengan UUD 1945.

Ringkasan

Babak baru pasar tenaga kerja di Indonesia dimulai. Undang-Undang Cipta Kerja akhirnya
disahkan melalui Rapat Paripurna DPR, Senin (5/10). RUU Cipta Kerja terdiri dari 15 bab dan 185
pasal yang mencakup peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan perizinan, perlindungan
serta pemberdayaan UMKM dan koperasi, ketenagakerjaan, riset dan inovasi, kemudahan
berusaha, pengadaan lahan, kawasan ekonomi, investasi pemerintah pusat dan proyek strategis
nasional, dukungan administrasi pemerintahan, hingga sanksi.

344