Page 750 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 750
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) juga menolak penetapan RUU Cipta Kerja Omnibus Law
pada pengambilan keputusan tingkat I, Sabtu malam.
FPKS menyebut substansi pengaturan yang terdapat dalam RUU Ciptaker memiliki implikasi yang
luas terhadap praktik kenegaraan dan pemerintahan di Indonesia.
RUU Cipta Kerja Omnibus Law juga ditolak oleh jutaan buruh di Indonesia karena dianggap akan
merugikan para buruh.
Rencana Demo Omnibus Law Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan unjuk
rasa buruh untuk menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja akan digelar di lingkungan
perusahaan/pabrik masing-masing secara serentak di seluruh Indonesia, yang melibatkan sekitar
2 juta buruh.
"Jadi sebenarnya ini unjuk rasa, bukan mogok kerja, akan dilakukan serempak di seluruh
Indonesia, dengan dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang
menyampaikan pendapat di muka umum," kata Presiden KSPI Said Iqbal, seperti dikutip Antara
News, Sabtu (3/10/2020).
Said Iqbal mengatakan aksi unjuk rasa atau mogok nasional itu akan diadakan di masing-masing
lokasi perusahaan/pabrik tempat para buruh bekerja pada 6-8 Oktober dari pukul 06.00-18.00
WIB.
Aksi dilakukan sebagai bentuk protes atas rencana pengesahan RUU Cipta Kerja yang dinilai
merugikan kaum buruh dan diadakan di lingkungan kerja masing-masing, sebagai upaya untuk
menghindari penyebaran penularan wabah COVID-19.
Serikat kerja di tingkat perusahaan, katanya, sudah mengirimkan surat izin kepada kepolisian
resor (polres) masing-masing daerah, sementara serikat kerja di tingkat nasional juga telah
mengirimkan izin untuk berunjuk rasa di lingkungan perusahaan/pabrik masing-masing kepada
Mabes Polri.
Dengan menggelar unjuk rasa dari pukul 06.00 - 18.00 WIB, kata dia, berarti tingkat produksi
kerja akan secara langsung terkena dampak dari aksi mogok nasional yang akan digelar secara
serentak tersebut.
"Produksi akan setop karena dia unjuk rasanya dari jam 06.00 WIB pagi sampai jam 18.00 WIB
sore. Dan lokasinya itu adalah masih di lingkungan pabrik, di halaman pabrik, di kantin, di
halaman parkir mobil, dan area lain," katanya.
Said mengatakan unjuk rasa pada 6-8 Oktober tersebut akan melibatkan sekitar 2 juta buruh di
150 kabupaten/kota yang berada di 20 provinsi seluruh Indonesia, antara lain di DKI Jakarta
seluruhnya, di Banten ada dari Kota dan Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan, Serang dan
Cilegon.
Di Jawa Barat (Jabar) melibatkan para buruh dari Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta,
Subang, Cirebon, Bandung dan Cimahi.
Dari Jawa Tengah ada buruh yang ikut unjuk rasa dari Semarang, Kendal, Jepara dan di Jawa
Timur ada dari Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, Gresik.
Untuk wilayah Sumatera, ada dari Sumatera Utara, Medan, Deliserdang, Serdang Bedagai. Di
Kepulauan Riau ada kaum buruh dari Batam, Bintan, Karimun dan masih banyak lagi lainnya.
Sementara itu, tuntutan utama dalam unjuk rasa tersebut ada 10 poin, antara lain tentang:
1. Pemutusan hubungan kerja (PHK).
749
