Page 135 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021

Pada konferensi pers Senin, Ida mengatakan bahwa THR merupakan pendapatan non upah yang
wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya tiba.
"Diperlukan komitmen bagi para pengusaha untuk membayar THR secara penuh dan tepat waktu
kepada para pekerja dan buruh," kata Ida di konferensi pers virtual, Senin (12/4/2021).

Dikutip dari TribunNews.com, Ida mengatakan peraturan ini telah disepakati lewat diskusi yang
dilakukan Tripartit Nasional yang terdiri dari unsur pengusaha, buruh, dan pemerintah, serta
dewan pengupahan nasional (Depenas).

Karena THR merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayar oleh pengusaha kepada
pekerja/buruh.

"Alhamdulillah roda perekonomian sudah mulai bergerak, kegiatan masyarakat sudah mulai
kembali meski secara terbatas," ujarnya.
Ida juga meminta kerja sama kepada kepala daerah untuk memastikan perusahaan membayar
THR keagamaan kepada pekerja/buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengusaha yang tidak mampu membayar THR diwajibkan untuk melakukan dialog dengan
pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan secara kekeluargaan dan itikad baik.

Kendati demikian kesepakatan tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR
keagamaan tahun 2021.

"Kesepakatan dibuat secara tertulis dengan syarat paling lambat dibayar sebelum hari raya
keagamaan tahun 2021 berdasarkan laporan internal perusahaan yang transparan," ujarnya.

Kemnaker juga membentuk satuan tugas (Satgas) pelayanan konsultasi dan penegakan hukum
pembayaran THR 2021 yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah jika ada laporan
pelanggaran terkait pembayaran THR 2021.

134