Page 141 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021

KEMNAKER BELUM TERIMA LAPORAN PERUSAHAAN TAK MAMPU BAYAR THR

Jakarta, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengaku belum menerima laporan
dari perusahaan terkait ketidakmampuan mereka membayar tunjangan hari raya (THR)
keagamaan tahun 2021. Menaker memperkirakan pengaduan tersebut baru akan terbaca pada
minggu kedua atau ketiga bulan Ramadan.

"Sampai hari ini belum ada perusahaan yang melapor karena tidak mampu membayar THR.
Biasanya bisa terbaca aduannya itu pada minggu kedua atau ketiga. Tentu saja batas akhir
pembayaran THR kan H-7 Lebaran, dan teman-teman pengusaha maupun pekerja yang
melakukan pembicaraan secara bipartit melaporkan ketidakmampuan itu pada H-7 sebagaimana
ketentuan pembayaran THR," kata Ida Fauziyah dalam pembukaan Pos Komando Pelaksanaan
THR Keagamaan Tahun 2021 (Posko THR) yang disiarkan secara virtual, Senin (19/4/2021).

Meskipun posko THR baru saja diresmikan, Ida mengatakan sebetulnya sejak Surat Edaran (SE)
Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan
Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan dikeluarkan, ruang pengaduan sudah dibuka oleh
Kemnaker yang disampaikan melalui Sistem informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker).

Sebelumnya, dalam SE nomor M/6/HK.04/IV/2021, Menaker Ida meminta THR dibayar penuh
atau tidak dicil, dan dilakukan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan.
Dalam SE juga dijelaskan bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan
berakibat tidak mampu memberikan THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan, Menaker Ida meminta Gubernur dan Bupati/Wali kota
agar memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja/buruh
untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan itikad baik.

Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan
dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2021
pekerja/buruh yang bersangkutan.

"Teman-teman perusahaan dan pekerja dapat melaporkan hasil perundingan jika memang
perusahan tidak mampu membayar THR sesuai ketentuan perundang-undangan yaitu H-7, dan
melakukan dialog antara pengusaha dan pekerja. Ketidakmampuannya itu didasarkan atas bukti
laporan keuangan internal, dan dilakukan secara kekeluargaan. Hasil dari pembahasan bipartit
tersebut dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat," jelas Ida.

Sumber: BeritaSatu.com.

140