Page 147 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021

INGAT, TELAT BAYAR THR BISA KENA DENDA

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan kepada pengusaha
untuk mentaati aturan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan. Ketaatan ini dalam hal jumlah
hingga batas waktu. Peringatan tersebut mengingat akan ada sanksi jika aturan tersebut tidak
dijalankan.

"Saya kira sudah pernah saya sampaikan pada waktu menyampaikan tentang surat edaran
pembayaran THR 2021, jika terlambat membayar sebagaimana ketentuan peraturan perundang-
undangan maka dikenakan (sanksi)," tegas Ida dalam acara Launching Posko THR Tahun 2021
dan Call Center 1500-630 di Jakarta, Senin (19/4/2021).

Ida mengungkapkan, sanksi denda akan menjadi opsi pertama yang diberikan kepada
perusahaan yang telat membayarkan THR Keagamaan di tahun ini. Adapun, besaran denda yang
harus dibayarkan sebesar 5 persen dari nilai THR yang harus dibayarkan kepada pekerja atau
buruh. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6
Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"Denda digunakan untuk kepentingan kesejahteraan pekerja atau buruh," terangnya.

Selain itu, perusahaan yang terlambat membayarkan THR kepada karyawannya juga bisa
dikenakan sanksi administratif. Pemberian sanksi administrasi tersebut akan dilakukan secara
bertahap merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dalam beleid tersebut, tingkatkan pemberian sanksi administrasi bagi perusahaan yang tidak
mentaati aturan pemberian THR diatur dalam empat tahapan. Yakni berupa teguran tertulis,
pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga
pembekuan kegiatan usaha.

"sanksi administrasi yang dikenakan kepada temen-temen pengusaha saya sudah pernah
jelaskan waktu yang lalu," tegasnya.

Reporter: Sulaeman Sumber: Merdeka.com Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) resmi membuka posko THR 2021 dan Call Center 1500-630. Posko dan ini akan
bekerja mulai 20 April hingga 20 Mei 2021. Nantinya pelayanan ini akan dilakukan secara online
dan offline.

"Di samping layanan secara offline kami juga memberikan layanan secara online, yang bisa
diakses melalui www.bantuan.kemnaker. go.id dan melalui call center 1500 630 1500630 dan
Ini layanan posko THR hari ini mulai diberlakukan dari tanggal 20 April hingga 20 Mei 2021,"
kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam konferensi pers launching Posko THR 2021,
Senin (19/4/2021).

Sementara untuk pelayanan secara offline ada jam kerjanya mulai dari jam 08.00 WIB sampai
jam 15.00 WIB. Untuk pengaduan konsultasi yang dilakukan secara daring tentu tidak ada jam
kerja sebagaimana pelayanan pelayanan secara offline.

Lebih lanjut Menaker menjelaskan, pengadaan posko THR 2021 ini berbeda dengan 2020.
Lantaran tahun ini Kementerian Ketenagakerjaan melibatkan stakeholder lain seperti dari Serikat
Pekerja atau buruh, dan pengusaha yang selama ini sudah masuk dalam tim kerja di dewan
pengupahan nasional untuk ikut memantau posko THR Keagamaan tahun 2021.

"Pelaksanaan tunjangan hari raya keagamaan yang tahun ini berbeda dengan tahun-tahun
sebelumnya, karena kami melibatkan tentu di internal kami ada sekretaris jenderal, Dirjen
Binwasnaker K3, direktur pengupahan pusat teknologi dan informasi komunikasi
ketenagakerjaan, biro hukum, kepala humas, dan jamsostek," ujarnya.

146