Page 164 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021

Selain itu unsur serikat pekerja dan organisasi pengusaha itu juga dapat memberikan saran
masukan mengenai pelaksanaan Pokso THR 2021, yang salah satu tugasnya adalah memberikan
konsultasi terkait pembayaran THR dan pelayanan pengaduan terkait penyalurannya.

"Kami sangat terbuka diawasi oleh teman-teman dari serikat pekerja dan buruh maupun dari
pengusaha. Kami sangat terbuka mendapatkan masukan dari teman-teman," kata Ida.

Selain dibentuk di pusat, Posko THR 2021 akan dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
di seluruh Indonesia untuk membuat koordinasi menjadi lebih efektif.

Ia berharap, Posko THR 2021 dapat berjalan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan
perundangan dengan tertib dan efektif, serta tercapai kesepakatan yang dapat memuaskan para
pihak, yaitu pekerja dan pengusaha.

Baca juga: La Nyalla minta Pemprov Jatim kawal pembayaran THR Bagi pengusaha yang
melakukan pelanggaran pelaksanaan THR Keagamaan 2021, Ida meminta kepada para
pemimpin daerah agar tidak segan-segan menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.

Sebelumnya, Menaker Ida telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021
tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan yang mewajibkan pengusaha untuk memberi THR secara penuh
kepada pekerja paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran.

Namun, pemerintah memberikan kelonggaran bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi
COVID-19 dan tidak mampu membayar THR sesuai waktu yang ditentukan, yakni bisa membayar
THR maksimal H-1 Lebaran.

Kelonggaran itu dengan catatan pengusaha harus melakukan dialog dengan pekerja untuk
mencapai kesepakatan berdasarkan laporan keuangan transparan dan dilaporkan tertulis kepada
Dinas Ketenagakerjaan setempat tujuh hari sebelum Lebaran.

163