Page 227 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021

Dalam konfrensi pers yang digelar secara virtual di Jakarta, Menaker menjelaskan bahwa
Kemenaker telah menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang pelaksanaan pembayaran THR
keagamaan tahun 2021 bagi pekerja/buruh dan mewajibkan perusahaan untuk membayar THR
secara penuh sebelum h-7 hari raya.

Pemerinah juga telah memberikan kelonggaran bagi perusahaan yang tidak mampu membayar
THR tepat waktu akibat terdampak pandemi, dengan catatan pengusaha melakukan dialog
dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan berdasarkan laporan keuangan yang
transparan dan dilaporkan secara tertulis pada Dinas Ketenagakerjaan setempat. Kelonggaran
ini berupa jangka waktu pembayaran THR pada H-1 hari raya.

Untuk mengawal pembayaran THR 2021 tersebut, Kemenaker membentuk Posko THR 2021.

"Dalam rangka itu kami membentuk posko pelaksanaan thr 2021 di pusat yang tujuannya adalah
memberikan pelayanan konsultasi pembayaran thr keagamaan memantau pelayanan pengaduan
pembayaran thr keagamaan memantau pelaksanaan penegakan hukum pembayaran thr
keagamaan dan melakukan koordinasi terkait hasil pelaksanaan penegakan hukum pembayaran
thr keagamaan dengan instansi terkait." kata Ida.

Posko THR 2021 akan memberikan layanan kepada pekerja/buruh dan pengusaha dengan tiga
aspek utama yakni informasi seputar kebijakan aturan THR 2021, ruang konsultasi dan
pengaduan pelaksanaan THR 2021.

Pemanfaatan posko bisa dilakukan dengan tatap muka langsung di kantor Kemenaker dengan
memperhatikan protokol kesehatan atau melalui daring (online) yang dapat diakses lewat
www.bantuan.kemenaker.go.id atau melalui call center 1500 630.

Layanan posko THR 2021 diberlakukan mulai 20 April hingga 20 Mei pada jam kerja 08.00 -
15.00 WIB.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, Posko THR 2021 tidak hanya melibatkan berbagai unsur
unit kerja internal Kemenaker, tetapi juga mendorong perwakilan serikat pekerja serta
pengusaha yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Nasional sebagai tim pemantau.

(zend).

226