Page 231 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021
P. 231
Pendirian Posko ini dilakukan agar pelaksanaan koordinasi dan pengawasan penyaluran THR
kepada pekerja/buruh menjadi lebih efektif.
"Bagi pengusaha yang melakukan pelanggaran pelaksanaan THR keagamaan 2021, saya minta
para gubernur, bupati, dan walikota agar tidak segan-segan menjatuhkan sanksi sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas Ida.
Sebagai informasi, Menaker Ida telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021
tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan
yang mewajibkan pengusaha untuk memberikan THR keagamaan secara penuh kepada para
pekerjanya maksimal H-7 Lebaran.
230
