Page 235 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021
P. 235
pengaduan dan pengawasan THR yakni sebagai perlindungan bagi pekerja Jawa Timur bahwa
seluruhnya mendapatkan THR sebagaimana haknya.
DISNAKER JATIM SEGERA BUKA POSKO PENGADUAN THR, PASTIKAN PEKERJA
DAPAT THR MAKSIMAL H-7 LEBARAN 2021
TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Kepala Disnaker Jatim, Himawan Estu Bagijo mengatakan,
pihaknya dalam waktu dekat akan mendirikan posko pengaduan dan pengawasan terkait THR.
Satu di antara pendirian posko pengaduan dan pengawasan THR yakni sebagai perlindungan
bagi pekerja Jawa Timur bahwa seluruhnya mendapatkan THR sebagaimana haknya.
"Insya Allah minggu depan kita akan dirikan posko THR," kata Himawan Estu Bagijo, Senin
(19/4/2021).
"Kita buka posko sebagai upaya perlindungan bagi rekan rekan pekerja di Jatim," sambung dia.
Dia menegaskan, pada prinsipnya THR harus dibayarkan oleh perusahaan dan pengusaha. Kata
dia, THR menjadi hak pekerja yang harus dibayarkan maksimal H-7 sebelum lebaran Idul Fitri.
THR juga menjadi kewajiban pengusaha untuk membayarkan.
"Prinsipnya THR harus dibayar. Kalau ada ketidakmampuan maka harus dibicarakan dengan
pekerja," katanya.
"Makanya kita menbuka posko supaya cepat kita tahu kondisi THR di Jatim," tegasnya.
Himawan menyebutkan, pengusaha harus jujur, khususnya dalam membuat laporan keuangan
sebelum mengeluarkan THR. Jangan sampai karena kondisi pandemi, pengusaha atau
perusahaan memanipulasi laporangan keuangan mereka untuk menghindari pencairan THR.
Bahkan ada kewajiban perusahaan yang misalnya tidak mampu membayarkan THR maka
mereka harus membuat laporan keuangan yang disampaikan ke pekerja atau serikat pekerjanya.
"Pengusaha harus jujur. Kalau tidak bisa bayar THR harus membuat laporan ya. Jika perlu ada
audit eksternal untuk audit cash flow mereka. Itu kewajiban," tegasnya.
Sesuai pesan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, seluruh pihak baik pekerja
maupun perusahaan harus menjaga kondusivitas. Disnaker Jatim sudah membuat komitmen
bersama pekerja Jatim agar tak sampai ada demo apalagi mogok kerja karena masalah THR.
Semua harus dibicarakan dan mencapai kesepakatan.
"Dan pesan kita, pandemi jangan dijadikan alasan tidak memberikan THR," pungkas Himawan.
Di sisi lain, Ketua SPSI Jawa Timur, Ahmad Fauzi mengatakan, pihaknya menyambut baik adanya
ketentuan pemerintah pusat melalui Kemenaker terkait THR yang harus dibayarkan maksimal
seminggu sebelum lebaran.
"Kita menyambut baik, di mana dalam SE Menaker soal THR itu formula THR itu minimal satu
kali upah," tegasnya.
Ia juga sepakat bahwa perusahaan yang mengeluhkan tidak bisa mengeluarkan THR maka harus
dinegosiasikan dengan pekerja.
"Tapi kami harap seluruh perusahaan di Jatim harus sanggup melaksanaan SE Menaker soal
THR," pungkasnya.
234
