Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021

INGAT! THR TAK BOLEH DICICIL

Perusahaan yang Tak Mampu Wajib Laporkan Keuangan

Jika 2020 lalu pemberian tunjangan hari raya (THR) boleh dicicil maka tahun ini ditegaskan
kebijakan itu tidak berlaku lagi. TANJUNG SELOR - Saat awal pandemi terjadi banyak perusahaan
yang terdampak akibat Covid-19. Namun tahun ini sedikit berbeda, kondisi mulai membaik. Hal
itulah yang menjadi alasan Disnakertrans Kaltara meminta agar THR tidak dicicil. Sesuai Surat
Edaran Menteri Ketenagakerjaan M/6/ HK04/IV/2021 dmana mewajibkan para pengusaha untuk
melakukan pembayaran THR keagamaan tahun 2021 secara penuh tanpa dicicil.

Saat dikonfirmasi Kepala Disnakertrans Kaltara Armin Mustafa mengatakan aturan yang
dikeluarkan pemerintah pusat juga berdasarkan kondisi yang ada terkini. Serta telah melalui
pengkajian yang matang. Untuk itu tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tidak mematuhi
aturan yang ada.

"Pertimbangannya karena pandemi ini mereka tetap bekerja. Apalagi protokol kesehatan juga
tetap diatur dan dilaksanakan. Jadi tidak boleh dicicil THR pekerja," ungkapnya Kamis (15/4).

Paling lambat THR diberikan pada H-7 idulfitri. THR juga merupakan pendapatan yang wajib
dibayarkan di luar upah pokok. Ketentuan besaran THR minimal bagi karyawan yakni sudah
bekerja selama 12 bulan secara penuh dan dibayarkan satu kali gaji.

Namun bagi karyawan yang belum bekerja penuh selama 12 bulan besaran THR ditentukan
dengan proporsional. "Itu sudah sesuai aturan yang ada. Jadi hitung-hitungannya sudah ada,"
kata dia.

Meski begitu pemerintah pusat masih memberikan keringanan. Pengusaha yang belum mampu
membayarkan THR secara penuh harus melakukan musyawarah bersama perwakilan pemerintah
karyawan dan serikat pekerja. Pengusaha yang tidak mampu membayar THR wajib memberikan
laporan internal keuangan secara transparan.

Hasil musyawarah tidak begitu saja menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR
kepada pekerja atau buruh dengan besaran sesuai peraturan perundang-undangan. Perusahaan
diminta tetap membayarkan THR sebelum 2021 berakhir.

"Jika tidak mampu bisa dibayarkan hingga Desember 2021. Wajib dibayarkan dan tidak boleh
lewat dari 2021. Harus ada kesepakatan antara perusahaan dan pekerja. Hal ini juga harus
diperjelas dengan saksi dari pemerintah dan pihak terkait lainnya," jelasnya.

Menurut dia masih banyak perusahaan yang belum normal secara keuangannya. Hal itu tidak
dapat dipungkiri. "Kita tidak bisa menutup mata. Tidak semua perusahaan keuangannya baik,"
ujarnya.
Pemprov Kaltara juga akan mengeluarkan edaran Gubernur Kaltara. Di dalamnya juga akan berisi
pembayaran THR bagi perusahaan yang tidak mampu secara finansial. Bahkan pihaknya juga
membangun posko pengaduan THR.

"Biasanya terbanyak pekerja yang melaporkan. Perusahaan yang sudah membayarkan THR juga
diminta melaporkan. Jika kemudian hari ada masalahkami ada bukti. Pengaduan pekerja maupun
laporan dari perusahaan dilakukan secara tertulis nantinya," pungkasnya. (fai/ind/k!5)

23