Page 29 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021
P. 29
bakal berlangsung 21 April melibatkan 10 ribu buruh di 24 provinsi dan 150 kabupaten/kota
termasuk di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK).
WARNING! BAKAL ADA DEMO BURUH SUSULAN
Gelombang demo buruh menolak Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
masih berlanjut. Setidaknya akan ada dua aksi besar-besaran oleh puluhan ribu buruh yang
tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Gelombang demo yang pertama
bakal berlangsung 21 April melibatkan 10 ribu buruh di 24 provinsi dan 150 kabupaten/kota
termasuk di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK).
Tuntutannya adalah meminta hakim MK mengabulkan judicial review baik secara materiil
maupun formil terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Singkatnya
mereka meminta UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan dicabut.
"Agendanya meminta para hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan gugatan baik
materiil maupun formil dari KSPI terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers virtualSenin (19/4/2021).
Berikutnya aksi demo buruh pada 1 Mei atau May Day akan menerjunkan massa lebih banyak
lagi yaitu sekitar 50 ribu buruh yang tergabung di KSPI maupun yang terafiliasi.
"Karena ini KSPI meluas boleh jadi lebih dari 200 kabupaten/kota. 50 ribu buruh di 24 provinsi
lebih dari 200 kabupaten/kota dan 3.000 pabrik akan bergabung di Aksi May Day," ujar Iqbal.
Tuntutan yang disuarakan saat May Day ada dua, pertama menolak UU Cipta Kerja khususnya
klaster ketenagakerjaan. Berikutnya meminta diberlakukannya upah minimum sektoral
kabupaten/kota (UMSK) tahun 2021. Kaum buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) yakin Mahkamah Konstitusi (MK) bakal mencabut UU tersebut.
"Kami merasa sangat yakin 100% uji formil yang kami ajukan itu akan dikabulkan oleh
Mahkamah Konstitusi karena apa yang kami dalilkan itu berdasarkan yang dituangkan dalam
peraturan perundang-undangan," kata kuasa hukum pemohon Said Salahudin dalam konferensi
pers virtual.
Pihaknya menguji proses pembentukan UU Cipta Kerja dengan pembentukan UU yang lain. Dia
menyatakan terdapat pertentangan dalam pembuatan UU Cipta Kerja yang tidak sesuai kaidah.
"Saya cukup lama menggeluti bidang ketatanegaraan dan saya belum menemukan dalil yang
bisa membenarkan secara formil pembentukan Undang-undang Cipta Kerja ini," sebutnya.
Berlanjut ke halaman berikutnya.
Menurutnya landasan pembentukan UU Cipta Kerja tidak memenuhi berbagai unsur yang
seharusnya ada dalam pembuatan undang-undang.
Dalam proses pengajuan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja oleh pemerintah ke DPR
pihaknya menemukan fakta bahwa naskah akademiknya baru diserahkan pemerintah ke DPR
belakangan. Hal itu menurutnya sudah menyalahi prosedur.
"Bagaimana mungkin DPR mengesahkan dan mengetuk palu memasukkan RUU Cipta Kerja
dalam prolegnas sedangkan dia sendiri belum menerima naskah akademiknya," ujarnya.
28
