Page 32 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021

kemampuan para pengusaha. Kami memaklumi kondisi perusahaan juga sedang memasuki masa
sulit akibat terdampak pandemi Covid-19 tapi kami tetap sangat berharap hak pekerja yakni THR
tetap dibayarkan 100 persen

Ringkasan

Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (PC SPTSK SPSI) Kabupaten Bandung Uben Yunara menyatakan bahwa berdasarkan
hasil komunikasi atau koordinasi di lapangan sekitar 90 persen perusahaan yang para
karyawannya masuk keanggotaan SPSI siap membayar tunjangan hari raya (THR) Idulfitri 1442
Hijrah. Sedangkan sisanya yang 10 persen lagi masih dalam tahap proses lobi. "Kesiapan para
pengusaha itu sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI bahwa
perusahaan harus membayar THR bagi para pekerja paling telat seminggu menjelang
Lebaran,"kata Uben Yunara kepada "GM" di Dayeuh kolot Senin (19/4)-

SPSI TUNTUT THR DIBAYAR PENUH

Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (PC SPTSK SPSI) Kabupaten Bandung Uben Yunara menyatakan bahwa berdasarkan
hasil komunikasi atau koordinasi di lapangan sekitar 90 persen perusahaan yang para
karyawannya masuk keanggotaan SPSI siap membayar tunjangan hari raya (THR) Idulfitri 1442
Hijrah. Sedangkan sisanya yang 10 persen lagi masih dalam tahap proses lobi.

"Kesiapan para pengusaha itu sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja (Menaker)
RI bahwa perusahaan harus membayar THR bagi para pekerja paling telat seminggu menjelang
Lebaran,"kata Uben Yunara kepada "GM" di Dayeuh kolot Senin (19/4)-

Uben Yunara mengungkapkan sekitar 10 persen lagi yang belum dipastikan ada kesiapan
membayar THR itu masih dalam tahap lobi ke pihak perusahaan. "Insya Allah semua pekerja
yang tergabung dalam wadah SPSI akan mendapatkan haknya berupa uang THR Saat ini 10
persen lagi masih dalam tahap lobi dan diharapkan semua perusahaan sanggup membayar THR
untuk para pekerjanya," terang Uben.

Uben pun mengungkapkan tidak ada dasar hukumnya dalam pelaksanaan pembayaran THR itu
dengan cara dicicil. "Saya rasa ke-90 persen perusahaan itu sudah berkomitmen dan akan
membayar THR tepat waktu. Insya Allah dalam pembayarannya pun tidak akan dicicil," tuturnya.

Dikatakannya bagi perusahaan yang tergolong kurang mampu membayar THR secara penuh
harus dilakukan kesepakatan terlebih dulu dengan para karyawan. "Saya rasa para buruh atau
pekerja menolak jika pembayaran THR dengan cara dicicil. Soalnya harapan satu-satunya para
pekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dari pembayaran THR tersebut. Apalagi THR
tersebut merupakan gaji para karyawan yang tidak terpotong apapun," imbuhnya.

Uben Yunara berharap semua pengusaha mampu membayar THR secara penuh (100 persen)
agar para pekerja bisa menikmati hasil jerih payahnya. "Kami juga menginginkan agar Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bandung sebagai kepanjangan
tangan dari pemerintah pusat untuk memantau ketenagakerjaan di lapangan. Jika diketahui ada
pelanggaran bisa melakukan tindakan tegas. Artinya apakah itu pelanggaran bidang
ketenagakerjaan maupun persoalan penerapan protokol kesahatan (prokes) Covid-19 di
lingkungan perusahaan," tandasnya.

31