Page 284 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021
P. 284
KEMENAKER BUKA POSKO THR 2021
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) membuka Posko Pelaksanaan Tunjangan
Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah
mengatakan, posko ini bertujuan untuk memberikan pelayanan konsultasi pembayaran THR
Keagamaan 2021.
"Selanjutnya, kami akan segera menetapkan suatu keputusan menteri tentang Pos Komando
Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya Keagamaan," kata Ida saat konferensi pers virtual, Senin
(19/4).
Selain tempat konsultasi, posko dibentuk untuk memantau pelayanan pengaduan pembayaran
THR Keagamaan, memantau pelaksanaan penegakan hukum pembayaran THR Keagamaan,
serta melakukan koordinasi terkait hasil pelaksanaan penegakan hukum pembayaran THR
Keagamaan dengan instansi terkait.
Menurut Ida, posko ini akan memberikan layanan kepada pekerja atau buruh dan pengusaha
melalui tiga aspek utama. Pertama, informasi seputar kebijakan dan peraturan THR Keagamaan
Tahun 2021. Kedua, ruang atau forum konsultasi. Lalu ketiga, pengaduan pelaksanaan THR
Keagamaan Tahun 2021.
Kemudian, semua layanan itu akan dilakukan secara offline di Ruang Pelayanan Terpadu Satu
Atap Kemenaker (Gedung B Lantai 1). Serta online melalui call center 1500 630 atau
www.bantuan.kemnaker.go.id.
"Pelayanan posko THR ini mulai diberlakukan dari tanggal 20 April hingga 20 Mei 2021. Kalau
secara offline maka ada jam kerjanya, dari jam 8 sampai jam 3 sore," pungkasnya.
Menaker Ida meminta kepada pemerintah provinsi maupun kota, untuk membentuk posko yang
sama. Hal itu dalam rangka pelaksanaan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan
daerah.
Ida menekankan, peran aktif gubernur, bupati, walikota sangat penting dalam melakukan
pengawasan, serta menjatuhkan sanksi bagi pengusaha yang melakukan pelanggaran
pelaksanaan THR Keagamaan Tahun 2021, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
"Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa keberadaan posko THR Keagamaan ini adalah
merupakan bentuk fasilitasi pemerintah, agar pekerja atau buruh mendapatkan THR dan bisa
dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ucapnya.
Ida juga menjelaskan, posko THR Keagamaan tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya. Selain
melibatkan internal Kemnaker seperti Sekretaris Jenderal, Dirjen Binwasnaker K3 dan
sebagainya. Pihaknya juga melibatkan representasi serikat pekerja atau buruh dan pengusaha
atau Apindo.
"Selama ini teman-teman sudah masuk dalam tim kerja atau di Dewan Pengupahan Nasional.
Ini yang berbeda posko tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu, kami ingin benar-benar
melibatkan semua," jelasnya.
Diketahui, Kemnaker sebelumnya telah menegaskan THR 2021 kepada pekerja dan buruh harus
dibayar penuh oleh perusahaan. THR harus diberikan secara tepat waktu, selambatnya seminggu
sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri.
Hal itu telah tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021, sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
283
