Page 287 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021

"Tindak lanjutnya kami akan segera tetapkan Keputusan Menteri tentang pos komando
pelaksanaan THR keagamaan," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam konferensi
pers, Senin (19/4/2021).

1. Laporkan THR bermasalah bisa dengan datang langsung Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah melakukan pertemuan secara daring dengan Otoritas Taiwan, yang dalam hal ini
diwakili Kepala Kantor Taipei Economic and Trade Office in Jakarta (TETO Jakarta), Jon CbChen,
pada Kamis (18/3/2021)./Dok. Kemnaker Kalau THR kamu bermasalah, kamu bisa datang
langsung ke Gedung B lantai 1 Kementerian Ketenagakerjaan di jalan Jendral Gatot Subroto
Kavling 51 Jakarta Selatan. Kamu harus menggunakan masker serta membawa hasil PCR Test
maupun rapid antigen.

Namun jika kamu tidak membawa hasil tes COVID-19, kamu akan diarahkan untuk melakukan
tes secara gratis di tempat yang sudah disediakan.

"Kami juga sediakan secara gratis (tes COVID) bagi yang belum punya surat keterangan COVID
atau tidaknya," ujar Ida.

2. Lapor masalah THR secara online Laman Posko THR untuk melaporkan THR bermasalah.
(Tangkapan layar Posko THR Kemnaker) Kamu juga bisa melapor permasalahan THR dengan
mengunjungi website poskothr.kemnaker.go.id.
Pada laman ini memiliki dua termin, yakni informasi THR serta konsultasi dan pengaduan THR.
Pilih menu konsultasi dan pengaduan THR. Setelah pilih menu itu masuk dalam layanan pusat
bantuan, lanjut pilih layanan pengaduan.

Tapi ingat, untuk melakukan konsultasi dan pengaduan, kamu harus memiliki user login, dengan
memasukkan KTP, nomor hp atau email, serta password. Jika belum memiliki, kamu bisa
mendaftar terlebih dahulu.

Posko Pengaduan THR Disnaker PPU (IDN Times/Ervan Masbanjar) Ida mengimbau agar posko
pelaksanaan THR tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat namub juga di tingkat pemerintah
daerah, baik itu pemerintah provinsi ataupun kabupaten/kota.

Ia mengatakan keberadaan posko THR ini merupakan bentuk fasilitas pemerintah agar pekerja
atau buruh mendapatkan THR keagamaan benar-benar bisa dibayarkan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

"Saya minta peran aktif gubernur, wali kota untuk melakukan pengawasan dan menjatuhkan
sanksi bagi pengusaha yang melakukan pelanggaran," kata Ida.

.

286