Page 291 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021
P. 291
Ida menekankan, bagi pekerja atau pengusaha yang ingin datang ke posko secara fisik, maka
harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan Pemerintah. Kemnaker
dikatakannya juga telah menyediakan layanan swab antigen gratis di lokasi.
"Jadi tetap teman-teman harus bawa hasil PCR tes maupun rapid antigen. Jika tidak kami akan
sediakan secara gratis kepada teman-teman yang belum memiliki surat keterangan COVID,"
tegas Ida.
Melalui posko ini, Ida mengatakan, terdapat tiga layanan yang akan diberikan Pemerintah, yaitu
informasi seputar peraturan THR 2021, ruang konsultasi serta tempat pengaduan pelaksanaan
THR Keagaan 2021.
Dengan demikian, posko ini dikatakannya bertujuan untuk untuk memberikan pelayanan
konsultasi pembayaran THR, memantau pelayanan pengaduan layana THR, memantau
pelaksanaan penegakan hukum THR hingga tempat koordinasi dengan pemangku kepentingan.
"Posko ini tidak hanya dibentuk di tingkat pusat tapi kami minta pemerintahan provinsi dan kota
bentuk posko yang sama. Kalau dilakukan secara offline saya tetap berpesan untuk tetap
mematuhi protokol kesehata," papar dia.
Sebelumnya, Kemanaker secara resmi telah mewajibkan para pengusaha untuk membayarkan
THR bagi para pekerja atau buruhnya secara penuh dan tepat waktu. Pemerintah meminta
komitmen pembayaran THR oleh pengusaha.
Ida menyatakan, komitmen ini harus dibuktikan karena Pemerintah telah memberikan banyak
bantuan ataupun insentif kepada para pengusaha. Bantuan dan insentif itu digelontorkan untuk
menghadapi Pandemi COVID-19.
"Untuk itu diperlukan komitmen para pengusaha untuk membayar THR secara penuh dan tepat
waktu kepada pekerja atau buruh," kata dia beberapa waktu lalu.
Ketetapan ini telah dimuat dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021. SE ini diterbitkan
Ida berdasarkan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional, tim kerja dewan pengupahan
nasional dan komunikasi dengan pengusaha dan serikat pekerja.
Ida juga menekankan, pada 2020 Pemerintah juga telah memberikan ruang dalam keuangan
perusahaan bahwa pembayaran THR kala itu diperbolehkan untuk bayar secara bertahap atau
dicicil. Selain itu, boleh ditetapkan berdasarkan dialog antara pengusaha dan pekerjanya
Ida menegaskan, batas waktu yang telah ditetapkan untuk membayar THR adalah 7 hari sebelum
hari raya keagamaan Idul Fitri berlangsung. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
36 Tahun 2021 dan Permenaker Nomor 6 tahun 2016.
"Sudah saya sampaikan ketentuan THR sebagaimana ketentuan Permenaker Nomor 6 Tahun
2016 bahwa pembayaran THR harus diberikan H-7 sebelum hari raya itu tiba," tegas dia.
290
