Page 314 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021

MENAKER IDA: BELUM ADA LAPORAN PERUSAHAAN YANG TAK MAMPU BAYAR THR
2021
Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah memastikan belum ada satu pun perusahaan yang
melaporkan tidak bisa atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayarkan
Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021. Skema pembayaran THR tahun ini dilakukan
secara penuh dan tepat waktu atau tidak lagi dicicil seperti tahun 2020 lalu.

"Sampai hari ini belum ada perusahaan yang tidak mampu (membayar THR 2021), karena
biasanya bisa terbaca adanya itu pada minggu kedua dan minggu ketiga," tegasnya dalam acara
Launching Posko THR Tahun 2021 dan Call Center 1500-630, Senin (19/4).

Kata Menaker Ida, saat ini baru memasuki awal Ramadan. Sehingga, belum ada satu pun
perusahaan yang melaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat atas ketidakmampuan
dengan skema pembayaran THR di tahun ini.

"Karena biasanya bisa terbaca adanya (laporan) itu pada minggu kedua dan minggu ketiga
(Ramadan)," bebernya.

Selain itu, tenggat waktu pembayaran THR Keagamaan di tahun ini juga dinilai masih cukup
panjang. Yakni sampai dengan H-7 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Jadi, sampai hari ini
belum ada pengaduan yang masuk terkait dengan ketidakmampuan perusahaan membayar
THR," ujar dia menekankan.

Aturan THR Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan skema
pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021 dilakukan secara penuh dan tepat
waktu. Mengingat pemberian THR merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja atau
buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan.

"Momen keagamaan ini tidak hanya ditunggu umat Islam untuk beribadah selama sebulan
penuh, namun juga yang ditunggu THR Keagamaan. Saya kira juga dinanti oleh teman-teman
buruh dan pekerja di tanah air untuk memenuhi kebutuhan para pekerja dan keluarganya dalam
merayakan hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah," ungkapnya dalam acara konferensi pers tentang
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021, Senin (12/4).

Menaker Ida mengatakan, keputusan untuk merestui pembayaran THR tahun ini dilakukan
secara penuh lantaran pemerintah telah berupaya maksimal dalam memberikan berbagai insentif
terhadap pelaku usaha selama pandemi Covid-19 berlangsung.

"Sebagaimana kita ketahui bersama pemerintah sudah memberikan dalam berbagai bentuk
dukungan kepada pengusaha untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19," ucapnya.

Tak hanya itu, pada tahun 2020 lalu Kementerian Ketenagakerjaan juga telah memberikan
kelonggaran bagi perusahaan yang tidak mampu membayar THR. Di antaranya dengan cara
boleh dicicil.

"Waktu itu pertimbangannya adalah kelangsungan usaha," bebernya.

313