Page 321 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021
P. 321
Surat edaran pelaksanaan THR tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Halikinnor mengakui, saat ekonomi sedang sulit akibat dampak pandemi COVID-19 yang sudah
melanda lebih dari satu tahun. Namun perusahaan, maupun siapa saja yang memiliki pekerja,
diharapkan tetap membayar THR yang merupakan hak pekerja.
THR tetap wajib dibayarkan meski pemerintah memberlakukan larangan mudik lebaran terhitung
6 hingga 17 Mei 2021. Pekerja berhak mendapatkan THR dengan jumlah yang sudah ditetapkan
sesuai aturan.
Jika pun perusahaan tidak mampu membayarnya karena kondisi keuangan perusahaan yang
tidak memungkinkan, ada prosedur yang harus ditempuh. Selain itu, masalah itu juga harus
dibahas bersama sehingga pekerja bisa memahami keputusan yang diambil.
Tidak hanya pekerja di sektor swasta, pegawai pemerintah juga berhak mendapatkan THR.
Untuk itu pemerintah juga wajib mengalokasikan anggarannya sesuai kebutuhan.
Uang THR sangat diharapkan, apalagi di tengah kondisi sulit sekarang ini. Uang THR yang
diterima sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terlebih dalam
mempersiapkan menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.
Pembayaran THR juga diharapkan berdampak terhadap pergerakan ekonomi masyarakat.
Dengan penggunaan uang tersebut, banyak sektor ekonomi yang turut mendapat manfaat dari
perputaran uang yang terjadi.
"Pengawasan akan dilakukan Dinas Tenaga Kerja untuk memantau realisasi pembayaran THR di
perusahaan-perusahaan yang ada. Pemerintah daerah juga akan menindaklanjuti jika ada
laporan pekerja yang merasa tidak mendapatkan THR yang menjadi haknya," demikian
Halikinnor.
320
