Page 350 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021

Judul Pembayaran THR Lebaran, Disnakertrans KBB Belum Terima Keberatan
dari Perusahaan
Nama Media inews.id
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://jabar.inews.id/berita/pembayaran-thr-lebaran-disnakertrans-
kbb-belum-terima-keberatan-dari-perusahaan
Jurnalis Adi
Tanggal 2021-04-19 15:01:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Panji Hermawan (Kepala Disnakertrans KBB) Sampai sekarang belum ada perusahaan
yang mengajukan keberatan terkait Surat Edaran Menaker soal THR dan semoga saja tidak ada

negative - Panji Hermawan (Kepala Disnakertrans KBB) Surat edarannya kan tegas bahwa THR
dibayar penuh, tidak dicicil seperti yang diperbolehkan tahun lalu. Namun jika perusahaan tidak
sanggup, silakan diskusikan dengan pekerja untuk cari solusi karena THR itu hak pekerja

Ringkasan

Sebanyak 800 perusahaan besar dan kecil di Kabupaten Bandung Barat (KBB) belum
menentukan pola pembayaran tunjangan hari raya (THR) pada Lebaran 2021. Sampai saat ini,
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) juga belum menerima laporan soal
keberatan dari perusahaan.

PEMBAYARAN THR LEBARAN, DISNAKERTRANS KBB BELUM TERIMA KEBERATAN
DARI PERUSAHAAN

BANDUNG BARAT, - Sebanyak 800 perusahaan besar dan kecil di Kabupaten Bandung Barat
(KBB) belum menentukan pola pembayaran tunjangan hari raya (THR) pada Lebaran 2021.
Sampai saat ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) juga belum menerima
laporan soal keberatan dari perusahaan.

"Sampai sekarang belum ada perusahaan yang mengajukan keberatan terkait Surat Edaran
Menaker soal THR dan semoga saja tidak ada," kata Kepala Disnakertrans KBB, Panji Hermawan,
Senin (19/4/2021) Namun menurutnya, jika di kemudian hari ada perusahaan yang terkendala
membayarkan THR akibat kesulitan ekonomi, maka penyelesaian yang dilakukan adalah
melakukan mediasi antara perusahaan dan pekerja. Agar jangan sampai ada pihak-pihak yang
dirugikan.

349