Page 353 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021
P. 353

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, demo bakal dilakukan pada tanggal 21 April 2021 dan
              Hari Buruh (May Day) tanggal 1 Mei 2021 mendatang.
              Agenda  demo  yang  bakal  berlangsung  dua  hari  itu  sama,  yaitu  meminta  hakim  Mahkamah
              Konstitusi  (MK)  mengabulkan  judicial  review  baik  secara  materiil  maupun  formil  terhadap
              Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja.  "KSPI  akan  melanjutkan  aksi
              terhadap pembatalan atau pencabutan UU Cipta Kerja baik secara materiil maupun formil, kami
              minta para hakim mahkamah konstitusi membatalkan UU Cipta Kerja," kata Said Iqbal dalam
              konferensi pers secara daring (19/4/2021).

              Said menuturkan, aksi pada tanggal 21 April 2021 mendatang melibatkan 10.000 buruh dari 24
              provinsi  dan  150  kabupaten/kota.  Aksi  bakal  dilakukan  terpisah  di  beberapa  tempat,  seperti
              gedung Mahkamah Konstitusi, kantor gubernur, kantor bupati, hingga kantor walikota.

              Hal itu dilakukan untuk melaksanakan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19. Massa
              juga diminta menggunakan masker, membawa hand sanitizer, menjaga jarak, dan melakukan
              rapid antigen. "Serikat pekerja aksi pada 21 April 2021 pada pukul 09.00 WIB sampai 12.00 WIB.
              Aksi diikuti oleh lebih 10.000 orang di 24 provinsi lebih dari 150 kab/kota, dan hampir 1.000-an
              pabrik," ungkap dia.

              Sementara pada 1 Mei 2021 mendatang, demo bakal dihadiri oleh 50.000 buruh dari 3.000 pabrik
              di 24 provinsi. Demo dilakukan KSPI bersama afiliasinya, seperti forum guru dan tenaga pengajar
              honorer, hingga pekerja di bidang pariwisata."Akan ada 50.000 buruh lebih di 24 provinsi. Karena
              ini KSPI meluas, boleh jadi lebih dari 200 kab/kota, dan 3.000 pabrik. Semua akan bergabung di
              aksi Mayday," papar dia.

              Selain menuntut pencabutan UU Cipta Kerja, para buruh juga meminta upah minimum sektoral
              kabupaten/kota (UMSK) tahun 2021 diberlakukan. Adapun penolakan terhadap UU Cipta Kerja
              diminta  khususnya  untuk  klaster  ketenagakerjaan.  "Bentuknya  sama,  di  lapangan  dan  lokasi
              pabrik. Walaupun (Mayday) hari libur, (kami) akan koordinasi dengan pimpinan serikat pekerja
              terkait lokasi pabrik dan lokasi Pemda lainnya. tentunya di luar KSPI akan lebih banyak lagi (yang
              ikut demo)," pungkas Said.





































                                                           352
   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358