Page 385 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021
P. 385
PEMBAYARAN THR TAK BOLEH DICICIL
PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Tunjangan hari raya (THR) keagamaan wajib
diberikan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan atau tidak dengan dicicil seperti
tahun sebelumnya.
Hal itu diungkapkan Kabid Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, Amrah Sakti, Senin (19/4/2021).
"Karena tentang cara pembayaran THR tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun lalu
boleh dicicil namun sekarang harus sesuai ketetapan dan paling lambat H-7 sebelum hari raya
keagamaan," kata dia kepada Wow Babel.
Amrah menjelaskan ketetapan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan No. M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
Keagamaan Tahun 2021 bagi pekerja atau buruh di perusahaan.
"Dari surat edaran ini ada tiga poin tentang pembayaran THR. Pertama, THR itu di dibayar
kepada seluruh pekerja yang bekerja di perusahaan dengan persyaratan atau kriteria bagi
pekerja masa kerja satu bulan kerja terus menerus atau lebih," katanya "Pekerja atau buruh
yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak
tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu," kata Amrah.
Kemudian yang kedua yaitu tentang besaran THR yang proporsional. Salah satunya, kata Amrah,
bagi pekerja yang mempunyai masa kerja dua belas bulan ke atas secara terus menerus atau
lebih, diberikan sebesar satu bulan upah atau lebih.
Adapun dalam surat edaran ini, dijelaskan Amrah, juga diatur tentang bagi perusahaan yang
terdampak atau yang masih terdampak akibat Covid-19, maka perusahaan harus merundingkan
lagi tentang cara pembayaran dengan karyawannya.
"Harus sepakat dan waktunya atau tujuh hari sebelum lebaran. Untuk pengenaan sanksi ada
dua, pertama sanksi diberikan kepada pihak perusahaan dan sanksi kepada pengusaha nya,"
kata Amrah.
"Sanksi itu dapat berupa mulai dari pidana sampai dengan administratif bagi perusahaan," kata
dia melanjutkan tentang sanksi.
Selain itu, DPMPTSP dan Tenga Kerja Kota Pangkalpinang juga membuka posko pengaduan soal
pemberian THR Kegamaan di Kantor Disnaker Pangkalpinang, di Jalan Jl. Rasakunda, Girimaya,
Pangkalpinang. (hdd/wb)
384
