Page 387 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021
P. 387

Kepala Disnaker Kota Semarang, Sutrisno mengajak para pengusaha tertib dan teratur dalam
              memberikan THR kepada para pekerjanya. Pihaknya akan membentuk posko pengawalan THR.
              Posko ini nantinya diharapkan bisa membantu memberikan solusi mengenai pemberian THR.

              "Posko  ini  amanah  dari  Kementrian.  Nanti,  saya  akan  bersurat  kepada  wali  kota  untuk
              pembentukan posko. Posko ini untuk konsultasi, koordinasi, mau mengadu pun kami terima,"
              papar Sutrisno, Senin (19/4/2021).

              Tidak hanya membuat posko, Sutrisno memaparkan, Disnaker Kota Semarang akan melakukan
              supervisi kepada para perusahaan untuk memastikan mereka benar-benar memiliki itikad baik
              memberikan THR kepada para pekerjanya.

              Dia tidak ingin pandemi Covid-19 menjadi alasan para pengusaha tidak memberikan THR.

              "Kami akan supervisi kepada beberapa pengusaha apakah teman-teman pengusaja ada itikad
              janji itu supaya teman-teman buruh dapat ketentraman dan ketenangan saat menjalani hari
              raya," ucapnya.

              Berdasarkan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan, THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh
              hari sebelum hari raya keagamaan.

              Nominal THR sebesar satu bulan upah bagi pekerja yang telah bekerja 12 bulan atau lebih.
              Sementara bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih
              tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa
              kerja dibagi 12 bulan kemudian dikali 1 bulan upah.

              "Yang lebih dari satu tahun minimal sekali gaji. Yang kurang dari satu tahun diberikan secara
              proporsional. Itu minimal. Saya harap pengusaha berikan yang maksimal," ujarnya.

              Sutrisno menjelaskan, jika ada perusahaan yang tidak mampu memberikan THR sesuai waktu
              yanh  ditentukan  perundang-undangan,  mereka  harus  dapat  menunjukan  kepada  pemerintah
              bahwa  mereka  dalam  kondisi  pailit.  Dia  juga  meminta  perusahaan  melakukan  kesepakatan
              dengan pekerja.

              "Tanggal 26 - 27 Mei nanti kami coba rakor dengan Apindo dan Dewan Pengupahan secara
              tripartid untuk sekaligus menyosialisasikan hal ini," katanya. (El).




























                                                           386
   382   383   384   385   386   387   388   389   390   391   392