Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021
P. 62

di  Ruang  Pelayanan  Terpadu  Satu  Atap  (PTSA)  Kementerian  Ketenagakerjaan  dengan  tetap
              menerapkan protokol kesehatan.
              Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses Posko THR 2021 secara daring (online) melalui
              www.bantuan.kemnaker.go.id atau call center 1500 630. Adapun Posko THR 2021 akan berlaku
              mulai 20 April-20 Mei 2021 dari pukul 08.00-15.00 WIB.

              Dalam  pelaksanaannya,  Posko  THR  2021  juga  melibatkan  Tim  Pemantau  dari  unsur  Serikat
              Pekerja/Serikat  Buruh  (SP/SB)  dan  unsur  Organisasi  Pengusaha  dalam  keanggotaan  Dewan
              Pengupahan Nasional. Tim pemantau nantinya akan bertugas memantau jalannya Posko THR
              2021,  sekaligus  memberikan  saran  dan  masukan  kepada  Tim  Posko  soal  pelaksanaan  tugas
              Posko THR 2021.

              Ida  menyampaikan  posko  ini  juga  tidak  hanya  dibentuk  di  pusat,  melainkan  di  provinsi  dan
              kabupaten/kota seluruh Indonesia sehingga pelaksanaan koordinasi menjadi lebih efektif. Ia juga
              berharap Posko THR dapat berjalan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundangan,
              serta dapat mempermudah tercapainya kesepakatan antara para pekerja/buruh dan pengusaha.

              Soal THR, ia juga meminta para gubernur, bupati, dan wali kota agar memberi sanksi yang
              berlaku  kepada  para pengusaha  yang  melakukan  pelanggaran  pelaksanaan  THR  Keagamaan
              2021.  Adapun  hal  ini  tertuang  dalam  Surat  Edaran  Nomor  M/6/HK.04/IV/2021  tentang
              Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE ini
              mewajibkan pengusaha untuk memberi THR Keagamaan secara penuh kepada pekerja/buruhnya
              pada H-7 Lebaran.

              Meskipun  demikian,  pemerintah  memberikan  kelonggaran  bagi  perusahaan  yang  masih
              terdampak pandemi COVID-19 dan tak mampu membayar THR sesuai waktu yang ditentukan,
              yakni dengan membayar THR maksimal H-1 lebaran.

              "Dengan  catatan,  pengusaha  harus  melakukan  dialog  dengan  pekerja  untuk  mencapai
              kesepakatan  berdasarkan  laporan  keuangan  yang  transparan  dan  dilaporkan  secara  tertulis
              kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat sebelum H-7 lebaran," pungkasnya.

              Sebagai  informasi,  dalam  peluncuran  Posko  THR  2021  turut  hadir  Sekjen  Kemnaker,  Anwar
              Sanusi; Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja (Binwasnaker
              & K3), Haiyani Rumondang; Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
              Kerja (PHI dan Jamsos), Indah Anggoro Putri; Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan
              Ketenagakerjaan,  Bambang  Satrio  Lelono;  dan  Wakil  Ketua  DEPENAS  (Dewan  Pengupahan
              Nasional), Adi Mahfudz Wuhadji.

























                                                           61
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67