Page 164 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021
P. 164
Ringkasan
Ketentuan Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 dan jadwal pencairannya berbeda dari tahun lalu.
Pada tahun ini pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan M/6/HK.04/IV/2021
mewajibkan para pengusaha untuk melakukan pembayaran THR keagamaan 2021 secara penuh
paling lambat 7 hari sebelum hari raya Idulfitri 1442 Hijriah, tanpa dicicil.
TIDAK BOLEH DICICIL, THR 2021 WAJIB DIBAYARKAN PALING LAMBAT H-7
LEBARAN
BANJARBARU - Ketentuan Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 dan jadwal pencairannya berbeda
dari tahun lalu. Pada tahun ini pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan
M/6/HK.04/IV/2021 mewajibkan para pengusaha untuk melakukan pembayaran THR
keagamaan 2021 secara penuh paling lambat 7 hari sebelum hari raya Idulfitri 1442 Hijriah,
tanpa dicicil.
"THR untuk 2021 ini berbeda dengan tahun 2020 kemarin, perbedaannya dulukan perusahaan
bisa mencicil sampai ke Desember, bisa dicicil beberapa kali yang penting dibayarkan gajinya
satu bulan full sekarang tidak begitu," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Kalsel, Siswansyah kepada, Selasa (27/4/2021).
Hal ini sesuai SE dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menaker
Nomor 6 Tahun 2016. Dalam aturan tersebut, THR harus dilaksanakan dengan memperhatikan
beberapa hal. Pertama, THR diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja satu
bulan secara terus menerus atau lebih.
"THR Idulfitri diberikan kepada pekerja yang mempunyai masa kerja 1 bulan atau lebih secara
terus menerus ini diberikan THR. Kemudian bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan
secara terus-menerus mendapatkan satu bulan upah," terangnya. Yang artinya, bagi pekerja
atau karyawan yang tidak atau belum bekerja penuh besaran THR ditentukan dengan
proporsional.
"Pelaksanaannya itu mulai dari 1 Ramadan sampai 7 hari sebelum Idulfitri itu harus dibayarkan
semua," ungkap Siswansyah. Katanya, bagi pekerja yang tidak mendapat THR sampai batas
waktu yang ditentukan, dapat melaporkan ke posko THR di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kalsel.
"Posko dibentuk dari H-7 Idulfitri, pelaporannya dimulai dari H-7 itu. Jadi jika tidak dibayarkan
maka para pekerja akan melaporkan ke posko. Posko berada di Dinas," terangnya. Jika nantinya
ada pengaduan, Siswansyah menegaskan akan memanggil pihak pengusaha untuk dimintai
keterangan.
"Jika ada pengaduan maka penyelesaian yang dilakukan dinas itu akan ada pemanggilan
terhadap perusahaan, dipanggil diberikan pengertian. Jadi ini sudah ada kewajiban dari
Kementerian bahwa THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya.
Surat edaran juga ada dari Gubernur terbit tanggal 14 April tadi," paparnya.
Meski begitu katanya, bagi pengusaha yang tidak mampu memenuhinya, wajib melakukan dialog
secara kekeluargaan dengan pekerja atau buruh untuk mencapai kesepakatan.
"Nanti kesepakatan mereka bagaimana, jika THR kurang, tapi mereka nyaman tidak ada
permasalahan ya tidak apa-apa," tambahnya. Yang penting, tutup Siswansyah pihaknya
memastikan pengusaha atau perusahaan membayarkan THR.
163
