Page 168 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021
P. 168

perusahaan  diwajibkan  membayarkan  tunjangan  THR  sebesar  satu  bulan  gaji  selama  bulan
              Ramadan.
              "Sudah kami bentuk Posko Pengaduan THR," kata Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, Selasa
              (27/4/2021).

              Posko Pengaduan THR berada dalam Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan. Posko pengaduan
              dibuka setiap hari kerja serta pengaduan hotline pada hari libur.

              "Sekarang saat ini belum ada menerima laporan dari pekerja atau perusahaan," papar Rizal.
              1. Ada sanksi bagi perusahaan melanggar Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi (IDN Times/Mela
              Hapsari) Dalam situasi pandemik COVID-19 ini, Rizal memahami bila sejumlah perusahaan tidak
              mampu membayarkan THR pada karyawan. Sehingga perusahaan pun diminta melaporkan ke
              pemerintah daerah lewat mediasi Tripartit guna dicarikan jalan penyelesaian.
              "Keluhan dari perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan juga belum kami terima, namun
              jika ada laporan terkait hal tersebut, kami minta soal THR ini bisa dibicarakan," ujarnya.

              Namun  demikian,  lanjut  Rizal  jika  dalam  pelaksanaannya  ada  pelanggaran  yang  dilakukan
              perusahaan, maka akan ada sanksi yang diberikan pemerintah.

              2. Walikota Balikpapan Terbitkan Surat Edaran
              Kepala  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Balikpapan,  Ani  Mufidah,  Disnaker  telah  menerbitkan  surat
              edaran (SE) tentang Tunjangan Hari Raya atau THR 2021. "Surat edaran sudah ditandatangani
              pak wali dan segera disebarkan ke perusahaan," ujarnya.

              Pemkot Balikpapan meminta perusahaan membayarkan THR kepada pekerja sesuai Peraturan
              Menteri Tenaga Kerja. Besaran THR yang diberikan perusahaan kepada pekerja berjumlah satu
              kali gaji.

              3. Perusahaan bisa mengangsur pembayaran THR karyawan gatra.com Dalam pelaksanaanya,
              lanjut Ani, perusahaan yang tidak bisa membayar THR sesuai dengan edaran Menteri Tenaga
              Kerja, maka disarankan melakukan pertemuan Bipartit dengan pekerja.

              "Diskusi antara pengusaha dengan pekerja dan nanti dibuat perjanjian bersama untuk dilaporkan
              ke Disnaker Balikpapan," ujarnya.

              Bipartit untuk mencari jalan keluar atau solusi dalam penyaluran THR misalnya dengan cara
              diangsur. Sedangkan posisi Disnaker Balikpapan sebatas memonitor pelaksanaan kesepakatan
              antara perusahaan dan pekerja.

              "Dicicil  atau  tidak,  itu  tergantung  kesepakatan.  Tugas  kami  mengawasi  pelaksanaan  dari
              perjanjian," tutupnya.

















                                                           167
   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173