Page 171 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021
P. 171
SURAT Edaran Menaker Tentang THR 2021, Besok THR PNS Cair Tanpa Potongan Surat Edaran
THR 2021 & Aturan Pemberian THR ! Aturan THR 2021 & Cara Menghitung THR Karyawan 2021
Isi Surat Edaran Menaker Tentang THR 2021 Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah,
menyampaikan Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 wajib diberikan pada pekerja atau buruh.
Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Surat edaran pemberian THR ini ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia.
"Pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha
kepada pekerja atau buruh," ujarnya di Jakarta, Senin 12 April 2021, dikutip dari laman
Kemnaker.go.id.
"Pemberian THR Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan
pekerja atau buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan." "Secara khusus,
dalam masa pemulihan ekonomi ini, THR tentu dapat menstimulus konsumsi masyarakat yang
mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Ida.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. (Istimewa) SE pelaksanaan THR berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan.
Menaker meminta perusahaan agar waktu pembayaran THR Keagamaan dilakukan paling lama
tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.
"Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum hari
raya keagamaan pekerja atau buruh yang bersangkutan," jelasnya.
Pembayaran THR Keagamaan diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa
kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih.
THR Keagamaan juga diberikan kepada pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja
dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu
tertentu.
Terkait jumlah besaran, bagi pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara
terus menerus atau lebih, THR diberikan dengan ketentuan sebesar satu bulan upah.
Sementara, bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus
menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai dengan
perhitungan masa kerja dibagi 12 bulan kemudian dikali satu bulan upah.
Adapun bagi pekerja atau buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah
mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah
yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
Sedangkan, bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan,
upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa
kerja.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. (dok. Kemnaker) Dalam SE juga dijelaskan bagi
perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan berakibat tidak mampu memberikan
THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan.
170
