Page 174 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021
P. 174
Ringkasan
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung membuka Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya
(THR) guna memberikan pelayanan informasi, konsultasi, dan pengaduan atas pembayaran THR
2021. Pembayaran THR berdasar kepada PP No. 36/2021 tentang Pengupahan dan Permenaker
No. 6/2016 tentang THR Keagamaan bagi para pekerja.
INI LOKASI POSKO PENGADUAN THR 2021 DI KOTA BANDUNG
RADARBANDUNG.id, BANDUNG - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung membuka Posko
Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) guna memberikan pelayanan informasi, konsultasi, dan
pengaduan atas pembayaran THR 2021.
Pembayaran THR berdasar kepada PP No. 36/2021 tentang Pengupahan dan Permenaker No.
6/2016 tentang THR Keagamaan bagi para pekerja.
Kepala Disnaker Kota Bandung, Arief Syaifudin mengatakan, berdasarkan Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan tentang pelaksanaan pemberian THR karyawan tahun 2021 bagi
pekerja/buruh, perusahaan wajib membayarkannya dengan batas waktu H-7 lebaran.
" Disnaker sudah membuka posko pengaduan THR di Jalan Martanegara nomor 4. Posko THR
ini berjenjang dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Untuk di kota, kami bekerja sama
dengan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat," katanya dalam program
Bandung Menjawab di Taman Sejarah, Kota Bandung, Selasa (27/4).
"Posko ini bagi masyarakat yang memang tidak punya serikat pekerja atau buruh, mereka bisa
juga menyampaikan aspirasi atau pengaduan ke kami," lanjutnya.
Seperti diketahui, karyawan atau buruh yang berhak memperoleh THR Keagamaan, yakni
pekerja atau buruh berdasarkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau PKWTT
(Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) yang memiliki masa kerja 1 bulan secara menerus atau
lebih.
Pekerja atau buruh berdasarkan PKWTT yang mengalami PHK oleh pengusaha terhitung sejak
H-30 hari sebelum hari raya keagamaan. Kemudian pekerja atau buruh yang dipindahkan ke
perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut, apabila dari perusahaan lama belum mendapatkan
THR.
Sedangkan pekerja atau buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah satu
bulan dihitung melalui dua ketentuan.
Yakni memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih (rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan
terakhir sebelum hari raya) dan masa kerja kurang dari 12 bulan (rata-rata upah yang diterima
tiap bulan selama masa kerja).
Menurut Arief, Disnaker akan menyebarkan Surat Edaran Wali Kota Bandung kepada para
pengusaha khsusnya terkait pembayaran THR. Ia pun menyampaikan jika ada keterlambatan
pembayaran akan ada denda 5 persen.
"Untuk masalah pembayaran kami belum menerima informasi kendala di perusahaan. Saya
berharap jangan sampai terjadi sanksi. Artinya kebersamaan perusahaan dengan pekerja itu
betul-betul diwujudkan," ucapnya.
173
