Page 177 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021
P. 177
Langkah yang dimaksud Ida, yakni memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha
melakukan dialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan tertulis yang dilaksanakan
secara kekeluargaan.
Kesepakatan tersebut memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat
dibayar sampai sebelum hari raya keagamaan Tahun 2021 pekerja/buruh yang bersangkutan,
dan dibuktikan dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan.
Laporan keuangan tersebut selanjutnya dilaporkan ke Disnaker setempat paling lambat 7 hari
sebelum hari raya keagamaan. Ini untuk memastikan bahwa kesepakatan tersebut tidak
menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR Keagamaan dengan besaran sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, politikus PKB ini meminta gubernur dan bupati/wali kota menegakkan hukum sesuai
kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR Keagamaan Tahun 2021. Penegakan
hukum sebagaimana dimaksud dengan memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan
pengawas ketenagakerjaan.
"Langkah lain yang kami minta yaitu melaporkan data pelaksanaan THR Keagamaan Tahun 2021
dan tindak lanjut yang telah dilakukan ke Kemenaker," katanya.
Lebih lanjut Ida menyatakan, dalam menyelesaikan kasus perusahaan yang benar-benar tidak
mampu membayar, maka pengawas Ketenagakerjaan Disnaker Provinsi akan mendorong pihak
pengusaha maupun pekerja untuk melakukan dialog.
Ini dilakukan guna menyepakati pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan sesuai ketentuan
peraturan perundangan dan menyesuaikan dengan kondisi perusahaan.
Sementara dalam hal THR Keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan/atau kesepakatan
pembayaran THR di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan, pegawai pengawas akan
melakukan pengawasan pelaksanaan pembayaran THR berupa Nota Pemeriksaan sampai
dengan rekomendasi kepada Gubernur/Walikota/Bupati setempat untuk pengenaan sanksi
administratif.
Terkait laporan yang masuk ke Posko THR Kemnaker, Ida mencatat, ada 194 laporan
pembayaran THR selama kurun waktu 20-23 April 2021. Jumlah tersebut terbagi dari 119
konsultasi THR dan 75 pengaduan THR.
"Setiap ada laporan yang masuk ke posko melalui Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) call
center maupun secara online pasti segera kita tindaklanjuti," tegas Ida. Kemnaker, kata dia, juga
berkoordinasi dengan dinas-dinas tenaga kerja untuk mempercepat penanganan laporan THR.
Ida memastikan setiap laporan yang masuk langsung akan ditindaklanjuti oleh tim penanganan
dari Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos)
serta Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(PPK dan K3) Kemnaker.
Bila ada pekerja/buruh, manajeman perusahaan atau masyarakat umum yang butuh informasi,
konsultasi, atau punya masalah terkait THR, Ida menyarankan langsung saja datang ke PTSA di
Kemnaker dengan menerapkan protokol Kesehatan.
Selain itu, pekerja juga bisa membuat pengaduan online di bantuan.kemnaker.go.id dan call
center 1500 630. "Yang pasti, setiap laporan yang masuk langsung kami tindaklanjuti," tutupnya.
[ TIF ].
176
