Page 181 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sementara dalam hal THR Keagamaan tidak
dibayar sesuai kesepakatan dan/atau kesepakatan pembayaran THR di bawah ketentuan
peraturan perundang-undangan, pegawai pengawas akan melakukan pengawasan pelaksanaan
pembayaran THR berupa Nota Pemeriksaan sampai dengan rekomendasi kepada
Gubernur/Walikota/Bupati setempat untuk pengenaan sanksi administratif

Ringkasan

Jelang hari raya Idul Fitri atau Lebaran 2021 Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali
membentuk posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR). Posko tersebut bertugas untuk
menampung dan memproses laporan dari para pekerja yang merasa belum mendapat THR
jelang hari raya keagamaan.

JELANG LEBARAN, DISNAKER BALI BUKA POSKO PENGADUAN THR, INI TUGASNYA

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Jelang hari raya Idul Fitri atau Lebaran 2021 Dinas Tenaga
Kerja dan ESDM Provinsi Bali membentuk posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR).

Posko tersebut bertugas untuk menampung dan memproses laporan dari para pekerja yang
merasa belum mendapat THR jelang hari raya keagamaan.

"Sudah setiap tahun itu rutin sifatnya." "Kita buat posko pengaduan THR, tentunya di Dinas
Provinsi," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Bali, Ida Bagus Ngurah Arda saat
dikonfirmasi, Selasa 27 April 2021.

Oleh sebab itu, Arda mengimbau pekerja yang belum dibayarkan tunjangan hari raya (THR)
sesuai batas waktu yang ditentukan, bisa melapor ke Posko Pengaduan THR Keagamaan 2021.

Bahkan, ia memastikan pihaknya akan memproses dan menindak tegas apabila ada perusahaan
yang belum memenuhi hak-hak para pekerjanya, khususnya THR.

"Kalau ada masyarakat atau khususnya pekerja yang mengadu kita tampung, dan tentunya kita
tindak lanjuti, tergantung permasalahannya. Kalau memang kealpaan atau kelupaan dari pihak
perusahaan ya kita ingatkan, kita luruskan," tegasnya.

Saat disinggung mengenai apakah selama ini sudah ada laporan yang masuk ke posko
pengaduan tersebut. Arda menjawab secara diplomatis, ia mengakui selama ini belum banyak
laporan yang masuk ke posko tersebut. Pasalnya, menurutnya, banyak perusahaan di Bali yang
masih memenuhi hak-haknya kepada para pekerja.

"Gema pengaduan tidak banyak, ada sih ada. Kan wajib mereka membayar," ujarnya.
Pihaknya menjelaskan apabila ada perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR kepada
para pekerjanya, maka perusahaan diwajibkan untuk menunjukkan bukti-buktinya kepada
pemerintah sebagai dasar melakukan musyawarah dengan pihak pekerja. Akan tetapi, ia
menegaskan bahwa THR tersebut tetap wajib dibayar sebelum hari raya.
"Kalau tidak mampu membayar perusahaan menunjukkan bukti-bukti tidak bisa membayar
dengan dasar itu mereka melakukan musyawarah dengan pihak pekerja. Intinya ya tetap
dibayarkan sebelum hari raya," tegasya.

Arda menambahkan bahwa untuk pembayaran THR Idul Fitri kepada para pekerja menurutnya
lebih sedikit jika dibandingkan dengan Hari Raya Nyepi beberapa waktu lalu. Pasalnya, mayoritas

180