Page 184 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021

Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan karena para buruh menilai bahwa PP ini menimbulkan tidak
adanya kepastian kerja.
"Bahwa kalau kita bicara perlindungan buruh, maka perlindungan masyarakat. Karena bukan
hanya buruh yang bekerja, tapi anak-anak masyarakat yang sudah lulus sekolah dan masuk
pasar tenaga kerja akan mengalami penurunan upah," ungkap Said dalam konferensi pers virtual
di Jakarta, Selasa (27/4/2021).

Bahkan kalau di tahun 2022 tidak ada penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), maka bisa jadi
upah buruh pun menurun. "Ini berlaku juga tidak ada kepastian kerja. Orang yang akan masuk
pasar kerja, siapapun dia, mau lulusan S1, bahkan lulusan D3, SMK, maupun SMA, tidak memiliki
kepastian kerja," tambah Said.

Hal ini karena perusahaan berbondong-bondong menggunakan jasa agen outsourcing yang
menjadi kliennya. Itu pun lanjut Said, tanpa sebuah peraturan yang jelas berapa upahnya,
jaminan kesehatan, dan jaminan pensiun.
"Ini masuk manpower trading, perdagangan tenaga kerja. Masa tenaga kerja dijual beli sama
agen outsourcing. Gak akan agen ini membayar pesangon," cetusnya.

Dia juga mencontohkan, para buruh atau orang yang masuk dunia kerja, bisa masuk kontrak 2
minggu, sebulan, atau setahun lalu dipecat begitu saja dengan adanya aturan yang sekarang
karena perusahaan bisa outsourcing 100%.

"Pesangon dikurangi nilainya, jam kerja, aturan jam lembur ditambah, betul uang lembur
dibayar, tapi kesehatan kan harus diperhatikan. Banyak hal yang akan menimpa buruh yang
sedang bekerja, ini memberatkan," pungkas Said.

(akr).

183