Page 183 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021
P. 183
Judul Kekeuh Gelar May Day Saat Pandemi, KSPI Bawa Tuntutan Ini
Nama Media sindonews.com
Newstrend Peringatan Hari Buruh
Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/410306/34/kekeuh-gelar-may-day-
saat-pandemi-kspi-bawa-tuntutan-ini-1619507087
Jurnalis Michelle Natalia
Tanggal 2021-04-27 16:17:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Bahwa kalau kita bicara perlindungan buruh, maka
perlindungan masyarakat. Karena bukan hanya buruh yang bekerja, tapi anak-anak masyarakat
yang sudah lulus sekolah dan masuk pasar tenaga kerja akan mengalami penurunan upah
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Ini berlaku juga tidak ada kepastian kerja. Orang yang akan
masuk pasar kerja, siapapun dia, mau lulusan S1, bahkan lulusan D3, SMK, maupun SMA, tidak
memiliki kepastian kerja
positive - Said Iqbal (ketua KSPI) Ini masuk manpower trading, perdagangan tenaga kerja. Masa
tenaga kerja dijual beli sama agen outsourcing. Gak akan agen ini membayar pesangon
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Pesangon dikurangi nilainya, jam kerja, aturan jam lembur
ditambah, betul uang lembur dibayar, tapi kesehatan kan harus diperhatikan. Banyak hal yang
akan menimpa buruh yang sedang bekerja, ini memberatkan
Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan, bahwa ada
beberapa tuntutan buruh dalam aksi demo serentak pada peringatan May Day tanggal 1 Mei
mendatang. Salah satunya adalah menuntut MK untuk mencabut PP turunan UU Cipta Kerja
klaster ketenagakerjaan karena para buruh menilai bahwa PP ini menimbulkan tidak adanya
kepastian kerja.
KEKEUH GELAR MAY DAY SAAT PANDEMI, KSPI BAWA TUNTUTAN INI
JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan,
bahwa ada beberapa tuntutan buruh dalam aksi demo serentak pada peringatan May Day
tanggal 1 Mei mendatang. Salah satunya adalah menuntut MK untuk mencabut PP turunan UU
182
