Page 240 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021
P. 240
Ida kemudian menuturkan syarat-syaratnya, salah satunya hasil kesepakatan antara perusahaan
dan pekerja tersebut harus dibuat secara tertulis dan harus dilaporkan kepada Dinas
Ketenagakerjaan kabupaten/kota paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.
"Kesepakatan tertulis ini tidak menghilangkan kewajiban membayar THR sesuai besaran dalam
peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021 sudah
terbentuk di 34 Provinsi di seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan agar pelaksanaan koordinasi
menjadi lebih efektif.
Gubernur dan bupati/wali kota diimbau untuk memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha
melakukan dialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan tertulis yang dilaksanakan
secara kekeluargaan.
Kesepakatan tersebut memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat
dibayar sampai sebelum hari raya keagamaan Tahun 2021 pekerja/buruh yang bersangkutan
dan dibuktikan dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan.
Para kepala daerah juga diminta agar menegakkan hukum sesuai kewenangannya terhadap
pelanggaran pemberian THR Keagamaan Tahun 2021.
Penegakan hukum sebagaimana dimaksud dengan memperhatikan rekomendasi dari hasil
pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan. (endra/fajar)
239
