Page 237 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021
P. 237
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah membentuk Posko THR 2021 di
pusat dan terdapat juga posko di seluruh provinsi Indonesia untuk mengatasi keluhan terkait
penyaluran tunjangan tersebut. Sampai dengan 23 April 2021, Posko THR Kemnaker sudah
menerima 194 laporan yang terbagi atas 119 konsultasi dan 75 pengaduan.
"Jadi saya kira jangan pernah ragu, karena teman-teman saya ajak untuk memantau secara
langsung," kata Ida.
Dalam kesempatan itu dia juga mengingatkan bahwa terdapat denda dan sanksi administratif
jika pengusaha terlambat membayar atau bahkan tidak membayar THR keagamaan. Sanksi
dimulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara atau sebagian
alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha.
Terkait aduan THR tahun lalu, yang diberikan dispensasi pembayaran bertahap bagi perusahaan
terdampak pandemi, Ida mengatakan terdapat 410 aduan yang masuk ke Kemnaker. Dari
ratusan aduan itu di antanya 307 perusahaan sudah melakukan pemeriksaan serta pembinaan
dengan THR telah dibayar. Sisa 103 perusahaan sedang menjalankan pemeriksaan pengawas
dan pemanggilan dengan Dinas Ketenagakerjaan di daerah masing-masing.
Di antara 307 perusahaan itu terdapat lima perusahaan direkomendasikan mendapat sanksi
administratif yang berada di DICI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Riau.
a Ant
236
