Page 234 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021
P. 234
Tercatat, lebih dari 50 ribu buruh siap bergabung melalui aksi unjuk rasa serentak May Day pada
1 Mei mendatang di 24 provinsi.
BURUH BAKAL KEPUNG ISTANA NEGARA DAN GEDUNG MK PADA PERINGATAN MAY
DAY 2021
Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, buruh
akan menggelar peringatan hari buruh Internasional atau May Day 2021 di tengah pandemi
Covid-19. Tercatat, lebih dari 50 ribu buruh siap bergabung melalui aksi unjuk rasa serentak May
Day pada 1 Mei mendatang di 24 provinsi.
"Khusus untuk KSPI, aksi unjuk rasa (May Day) ini akan diikuti 50 ribuan buruh. Yang sudah
tercatat dilakukan pendataan itu lebih dari 50 ribu buruh di 24 provinsi. Tersebar di 200
kabupaten dan kota," ungkap dia dalam Konferensi Pers terkait aksi May Day 2021, Selasa
(27/4).
Bos KSPI ini mengungkapkan, 50 ribu lebih buruh tersebut berasal dari 3.000 pabrik yang
tersebar di 24 provinsi. Kendati demikian, dia tidak merinci daftar yang ke 3.000 perusahaan
dimaksudkan tersebut.
Direncanakan untuk aksi unjuk rasa tingkat nasional dalam peringatan May Day akan dipusatkan
di Ibu kota Jakarta melalui perwakilan buruh. Yakni dengan dua lokasi utama di Istana Negara
dan Gedung Mahkamah Konstitusi.
"Sementara, bagi buruh yang tidak bisa ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau Istana maka dia akan
berunjuk rasa di depan Pintu Gerbang Monumen Nasional (Monas) atau sekitaran Patung Kuda,"
tambahnya.
Sedangkan di tingkat daerah, aksi unjuk rasa dilakukan secara serentak dengan diikuti 50 ribu
buruh lebih di 24 provinsi. Di mana untuk tingkat kabupaten/kota, massa buruh akan melakukan
unjuk rasa di kantor bupati/walikota. Sementara di tingkat provinsi, akan datang ke kantor
gubernur.
"Jadi, Banyak teman-teman elemen ( buruh ) datang ke Istana, DPR RI, maupun kantor dan
juga gedung pemerintahan di kantor bupati, kantor gubernur, dan DPRD tingkat 1 maupun dua,"
terangnya.
Bos KSPI ini menyebutkan, dalam aksi May Day tahun ini, kampanye akan mengangkat dua isu
besar terkait sektor Ketenagakerjaan. Pertama, ialah meminta hakim MK untuk mau
membatalkan atau mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Cipta Kerja
(UU Cipta Kerja) khususnya untuk klaster Ketenagakerjaan. Lantaran, UU sapu jagat ini dinilai
amat merugikan kaum buruh.
Adapun, poin-poin penolakan masih mengacu pada yang selama ini yang lantang disuarakan.
Seperti skema penetapan UMK yang berpotensi menurunkan nilai pendapatan buruh di daerah
hingga ketidakpastian masa kerja buruh yang di atur dalam beleid UU Cipta Kerja tersebut.
"Hilangnya kepastian pendapatan atau no income securities, itu tercermin dalam UMK bisa
ditetapkan oleh Gubernur. Ini tidak ada kepastian karena menggunakan kata-kata dapat
ditetapkan oleh Gubernur. Nanti kembali pada rezim upah murah," bebernya.
Kedua, Pemberlakuan kembali Upah Minimum Sektoral kabupaten/kota (UMSK) di tahun 2021.
Menyusul telah dihapuskannya ketentuan UMSK setelah UU Cipta Kerja resmi disahkan beberapa
waktu lalu.
233
