Page 230 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021
P. 230
Ia meminta gubernur dan bupati/wali kota untuk mengambil langkah-langkah bagi perusahaan
yang masih terdampak COVID-19 sehingga tidak mampu memberikan THR keagamaan tahun
2021.
Langkah yang dimaksud yakni memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan
dialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan tertulis yang dilaksanakan secara
kekeluargaan.
Kesepakatan tersebut memuat waktu pembayaran THR keagamaan dengan syarat paling lambat
dibayar sampai sebelum hari raya keagamaan tahun 2021.
"Laporan keuangan tersebut selanjutnya dilaporkan ke disnaker (dinas ketenagakerjaan)
setempat, paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan," jelas Ida dalam
keterangannya, Selasa (27/4).
Dia meminta gubernur dan bupati/wali kota agar menegakkan hukum sesuai kewenangannya
terhadap pelanggaran pemberian THR keagamaan tahun 2021.
Penegakan hukum yang dimaksud dengan memerhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan
pengawas ketenagakerjaan.
"Langkah lain yang kami minta yaitu melaporkan data pelaksanaan THR keagamaan tahun 2021
dan tindak lanjut yang telah dilakukan ke Kementerian Ketenagakerjaan," terangnya.
Ida menambahkan, dalam menyelesaikan kasus perusahaan yang benar-benar tidak mampu
membayar, maka pengawas Ketenagakerjaan disnaker provinsi akan mendorong pihak
pengusaha maupun pekerja.
Yakni melakukan dialog guna menyepakati pelaksanaan pembayaran THR keagamaan sesuai
ketentuan peraturan perundangan dan menyesuaikan dengan kondisi perusahaan.
Sementara dalam hal THR keagamaan, jika tidak dibayar sesuai kesepakatan dan kesepakatan
pembayaran di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan, aparat akan melakukan
pengawasan.
"Pengawasan sampai pelaksanaan pembayaran THR berupa nota pemeriksaan sampai dengan
rekomendasi kepada gubernur/wali kota/bupati setempat untuk pengenaan sanksi administratif,"
jelas Ida. (Knu).
229
