Page 227 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021
P. 227
Ringkasan
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung secara resmi membuka Posko Pengaduan
Tunjangan Hari Raya (THR). Pembukaan Posko dilakukan sebagai upaya memberikan pelayanan
informasi, konsultasi sekaligus pengaduan terkait pembayaran THR tahun 2021.
DISNAKER KOTA BANDUNG: THR HARUS DIBAYARKAN SEBELUM H-7
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung secara resmi membuka Posko Pengaduan
Tunjangan Hari Raya (THR).
Pembukaan Posko dilakukan sebagai upaya memberikan pelayanan informasi, konsultasi
sekaligus pengaduan terkait pembayaran THR tahun 2021.
Seperti diketahui, Pembayaran THR berdasar kepada PP Nomor 36 tahun 2021 tentang
Pengupahan dan Permenaker Nomor 6 tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi para pekerja.
Hal itu diungkapkan Kepala Disnaker Kota Bandung, Arief Syaifudin pada program Bandung
Menjawab di Taman Sejarah, Kota Bandung, Selasa (27 April 2021).
"Disnaker sudah membuka posko pengaduan THR di Jalan Martanegara nomor 4. Posko THR ini
berjenjang dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Untuk di Kota, kami bekerja sama dengan
UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat," katanya, Selasa (26/4/2021).
"Posko ini bagi masyarakat yang memang tidak punya serikat pekerja atau buruh, mereka bisa
juga menyampaikan aspirasi atau pengaduan ke kami," lanjutnya.
Karyawan atau buruh yang berhak memperoleh THR Keagamaan, yakni pekerja atau buruh
berdasarkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak
Tertentu) yang memiliki masa kerja 1 bulan secara menerus atau lebih.
Pekerja atau buruh berdasarkan PKWTT yang mengalami PHK oleh pengusaha terhitung sejak
H-30 hari sebelum hari raya keagamaan. Kemudian pekerja atau buruh yang dipindahkan ke
perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut, apabila dari perusahaan lama belum mendapatkan
THR.
Sedangkan pekerja atau buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah satu
bulan dihitung melalui dua ketentuan.
Yakni memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih (rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan
terakhir sebelum hari raya) dan masa kerja kurang dari 12 bulan (rata-rata upah yang diterima
tiap bulan selama masa kerja).
Menurut Arief, Disnaker akan menyebarkan Surat Edaran Wali Kota Bandung kepada para
pengusaha khsusnya terkait pembayaran THR. Ia pun menyampaikan jika ada keterlambatan
pembayaran akan ada denda sebesar 5 persen.
"Untuk masalah pembayaran kami belum menerima informasi kendala di perusahaan. Saya
berharap jangan sampai terjadi sanksi. Artinya kebersamaan perusahaan dengan pekerja itu
betul-betul diwujudkan," ucapnya.
"Sehingga tidak perlu lagi melihat lagi sanksi administrasi atau sanksi denda. Di Kota Bandung
ini saya rasa komunikasi perusahaan dengan pekerja itu begitu solid bisa saling memahami untuk
menentukan langkah-langkahnya," lanjutnya.
226
