Page 251 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021

Kepala Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Disnakerkukm Kota Madiun,
Heni Ratna Candrawati mengatakan, sesuai SE Menaker No.6/2021, dinas hanya sebatas
menjembatani yakni mempertemukan antara pengusaha dengan pekerja ketika ada
ketidaksepakatan terkait THR.

Heni menyebut, sesuai SE Menaker, THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari
sebelum hari raya keagamaan. Bagi pengusaha yang terlambat atau tidak membayar THR, maka
akan dijatuhi sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

"Posko pengaduan THR ini kan bekerja sama dengan pengawas ketenagakerjaan Provinsi Jatim.
Mereka yang akan melakukan penindakan hukum. Kalau tetap tidak taat, misalnya telat
membayar THR, mereka akan kena denda 5 persen dari total THR yang diberikan. Kalau tetap
ngeyel tidak membayar THR maka bersama dengan pengawas kami akan melakukan penindakan
hukum berupa teguran, pembatasan usaha sampai dicabut izin usahanya. Jadi kami harus
persuasif ke pengusaha bahwa haknya pekerja ini harus diberikan," ujarnya ditemui di kantornya,
Selasa (27/4/2021).

Untuk mendeteksi adanya kerawanan perselisihan THR, pihaknya akan mengunjungi dan
mendata perusahaan. Perusahaan juga diberikan formulir yang isinya terkait rencana
pembayaran THR kepada pekerja dan besaran THR yang nantinya diberikan. Dari situ kata Heni,
akan diketahui perusahaan yang taat dan yang tidak. Bagi yang tidak taat, dinas akan melakukan
langkah persuasif agar tidak terjadi perselisihan.
"Kalau tahun kemarin itu kan pembayaran THR boleh dicicil, kalau tahun ini tetap harus
dibayarkan utuh sesuai ketentuan perundang-undangan," terangnya.

Secara keseluruhan, dinas mencatat ada 712 perusahaan di Kota Madiun dengan total karyawan
mencapai 16 ribuan orang. Dari total perusahaan itu, masing-masing 30 persennya skala besar
dan menengah dan 40 persennya skala kecil. Rata-rata bergerak di bidang jasa. Ia berharap,
para pengusaha dapat memberikan THR atau hak-hak karyawan tepat waktu.

250