Page 253 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021
P. 253
Kepala Disnakertrans Jatim, Himawan Estu Bagijo menjelaskan pembukaan posko pengaduan
THR ini merupakan hasil pertemuan pemerintah dengan buruh saat berunjuk rasa di DPRD Jatim
yang meminta kepastian THR bisa dibayarkan tepat waktu.
"Selain itu juga dari hasil pertemuan Gubernur Jatim dengan serikat pekerja di Sidoarjo sehingga
Gubernur memerintahkan agar Disnakertrans membuka posko pengaduan secara offline maupun
online," katanya, Selasa (27/4/2021).
Dia mengatakan posko pengaduan tersebut didirikan di 16 Balai Latihan kerja (BLK), Kantor
Disnakertrans kota maupun kabupaten. Dari 55 posko tersebut, sebanyak 38 posko berada di
kota/kabupaten, sedangkan 17 posko lainnya dibentuk Disnakerstrans Jatim beserta Unit
Pelaksana Teknis (UPT).
Selain posko, lanjutnya, sebanyak 180 pengawas ketenagakerjaan juga dilibatkan untuk
mengawal pembayaran THR para pekerja bahkan selama 24 jam akan melakukan pengawasan.
"THR ini adalah jenis pendapatan yang wajib dibayar oleh perusahaan dan menjadi hak pekerja,
jadi harus diberikan pengusaha kepada pekerja paling lambat 7 hari sebelum hari raya
keagamaan," tegasnya.
Himawan pun meminta agar pengusahaa menyiapkan THR bagi para pekerjanya, sebab
tunjangan hari raya bukanlah hal yang baru. Pihaknya pun akan memanggil perusahaan yang
memang benar-benar tidak mampu, serta meminta laporan audit kegiatan usahanya.
"Bagi perusahaan yang belum mampu, tentunya tetap harus dicarikan solusi menyikapi hal
tersebut, nantinya akan ada skema-skema penyelesaian THR. Kami akan melihat secara riil
kondisi yang ada dan berharap pekerja dan pengusaha sama sama paham, pengusaha juga
harus jujur agar tidak menimbulkan banyak pertanyaan," imbuhnya.
252
