Page 320 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021
P. 320
"(Kesepakatan tertulis-red) Ini tidak menghilangkan kewajiban membayar THR sesuai besaran
dalam peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Menaker: Posko THR 2021 Sudah Ada di 34 Provinsi Indonesia Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah mengatakan Posko THR 2021 sudah ada di 34 provinsi di seluruh
Indonesia.
"Sudah semua, 34 provinsi sudah ada Posko THR-nya," kata Ida Fauziyah saat menjadi
narasumber di acara FMB 9 Kominfo, Senin (26/4/2021).
Ida mengatakan, Posko THR 2021 tidak hanya dibentuk di pusat, tetapi juga di Provinsi dan
Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Pendirian Posko THR di pusat dan daerah ini dilakukan agar pelaksanaan koordinasi menjadi
lebih efektif.
"THR adalah pendapatan non upah yang harus dibayarkan kepada pekerja/buruh," kata Ida
Menurut Ida peran pemerintah daerah terkait adanya Posko THR di hampir semua provinsi di
Indonesia sangat penting.
Alasannya THR mendorong tingkat konsumsi, dimana uang THR akan diputar untuk dibelanjakan
keperluan lebaran dan juga dikirim ke kampung halaman.
Jika masyarakat berbelanja, otomatis permintaan di pasar akan meningkat. Dengan demikian,
penjualan industri kembali naik.
Ia berharap, Posko THR dapat berjalan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundangan
dengan tertib dan efektif, serta tercapai kesepakatan yang dapat memuaskan para pihak, yaitu
pekerja/buruh dan pengusaha.
Bagi pengusaha yang melakukan pelanggaran pelaksanaan THR Keagamaan 2021, ia meminta
kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota agar tidak segan-segan menjatuhkan sanksi sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku "Pengawas ketenagakerjaan di dinas
ketenagakerjaan provinsi, bila ada perusahaan yang tidak mampu melaksanakan pembayaran
H-7, agar membuat kesepakatan terkait jangka waktu dengan ketentuan H-1," ujarnya "Ada
denda sesuai ketentuan waktu, denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayar,"
katanya.
Pekerja Kontrak dan Outsourcing Tetap Berhak Terima THR Dirjen Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos ) Kemnaker Indah Anggoro Putri
memastikan pekerja dengan status outsourcing (alih daya), kontrak, ataupun pekerja tetap
(PKWT dan PKWTT) berhak menerima Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan.
Pembayaran THR Keagamaan ini sesuai Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh
di Perusahaan, pada prinsipnya mewajibkan pengusaha untuk memberi THR Keagamaan secara
penuh kepada pekerja/buruhnya pada H-7 Lebaran.
"THR Keagamaan wajib diberikan dalam bentuk uang rupiah dan paling lambat 7 hari sebelum
hari raya keagamaan," kata Putri di kantor Kemnaker Jakarta, Minggu (25/4/2021).
Dijelaskan Putri, ada tiga jenis pekerja/buruh yang berhak memperoleh THR Keagamaan.
Pertama, pekerja/buruh berdasarkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau PKWTT
(Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) yang memiliki masa kerja 1 bulan secara menerus atau
lebih.
319
