Page 344 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021
P. 344

pembayaran  Tunjangan  Hari  Raya  (THR)  Keagamaan.  Tujuannya,  agar  konflik  berkaitan
              pembayaran THR tidak terjadi di Kabupaten Malang.
              Kepala Disnaker Kabupaten Malang Yoyok Wardoyo mengatakan perihal mekanisme pembayaran
              THR Keagamaan oleh perusahaan atau dunia industri kepada pekerja telah diatur dalam Surat
              Edaran (SE) Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker).

              " Selain ada edaran dari Kemenaker itu, saya mengantisipasi jauh sebelum keluarnya SE itu
              dengan musyawarah mufakat antara manajemen dengan pekerjaan diwakili oleh serikat pekerja,
              " kata Yoyok Wardoyo kepada RRI, Selasa (27/4/2021).

              Upaya itu dilakukan agar kesulitan dan kendala dalam pembayaran THR segera dicari solusi dan
              dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak.

              "Masing masing bersama harus musyawarah antara pekerja dan pemberi kerja, sehingga tidak
              ada gejolak, " terangnya.

              "Alhamdulillah sejauh ini kita sudah membuka posko THR. Beberapa perusahaan yang tahun lalu
              bermasalah,  tahun  sekarang  sudah  kami  panggil  untuk  komunikasi  dan  musyawarah,"
              sambungnya.

              Ada kesepakatan bersama dalam mekanisme pembayaran THR keagamaan tahun ini. Bahkan
              telah disetujui oleh masing-masing pihak. Untuk batas waktu pembayaran THR juga tergantung
              dari hasil kesepakatan masing masing pihak. Terpenting, kata Yoyok tidak ada gejolak dalam
              mekanisme pembayaran THR keagamaan.

              "Sehingga  iklim  hubungan  industrial  menjelang  lebaran  tetap  aman  lancar  kondusif  dan
              produktif, " pungkasnya.

              Diunggar RRI sebelumnya, mengantisipasi gejolak di perusahaan terkait pembayaran THR, Dinas
              Tenaga  Kerja  Kabupaten  Malang  juga  telah  menggelar  rapat  koordinasi  (rakor)  untuk
              menciptakan 'zero conflict' di hubungan industrial yang ada di Kabupaten Malang.






































                                                           343
   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349