Page 355 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021

MENAKER DI WEBINAR FMB9: PERUSAHAAN TAK BAYAR THR, TERANCAM SANKSI
TEGAS
.com, Jakarta, FMB9 - Pemerintah akan menindak tegas perusahaan yang mengindahkan Surat
Edaran (SE) Menteria Ketenagakerjaan (Menaker) tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan
Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi pekerja atau buruhnya. Sanksi tegas yang akan
diberikan yakni, teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara,
penghentian sebagian, penghentian seluruh produksi hingga pembekuan kegiatan usaha.
"Dikenakan sanksi-sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku terkait pelaksanaan THR," ujar
Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziah saat Diskusi Media (Dismed) Forum Merdeka Barat
9 (FMB9) bertajuk "THR Dorong Konsumsi" Senin (26/4/2021).

Pemberian sanksi tersebut, akan direkomendasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan kepada
perusahaan yang tidak menjalankan SE. Kemudian, rekomendasi itu, harus ditindak lanjuti oleh
pemerintah daerah (Pemda) terkait untuk pemberian sanksi sesuai dengan rekomendasi yang
diberikan. "Dalam rangka memberikan kepastian hukum, kami meminta kepada gubernur, bupati
wali kota untuk menegakkan hukum sesuai kewenangannya memperhatikan rekomendasi," tutur
Menteri Ida. Dalam mengoptimalkan sanksi-sanksi tersebut, Kemenaker telah membentuk Posko
THR yang berada di seluruh provinsi. Guna memastikan perusahaan-perusahaan di setiap
provinsi membayarkan THR para pekerja sesuai dengan aturan yang telah diterbitkan.

Dalam pengawasannya akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari mulai instansi
pemerintah terkait, dinas ketenagakerjaan, asosiasi pengusaha, dan serikat pekerja. Pemangku
kepentingan itu akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan THR sesuai
dengan aturan di atas. "Alhamdulillah sampai hari ini 34 provinsi di Indonesia ini telah
membentuk posko THR," kata Ida.

Demi memudahkan, para pekerja menyampaikan keluhannya tersebut, Posko dapat diakses
secara dalam jaringan (daring). Sehingga, pekerja yang terindikasi tidak mendapatkan THR
dapat melakukan pelaporan melalui gawai pintar yang dimilikinya.

"Posko THR ini dalam bentuk online dan offline. Berbeda dengan tahun lalu yang hanya bisa
diakses secara online," imbuhnya.

Mekanisme pelayanan posko di atas akan dilakukan secara cepat, ketika mendapat laporan dari
pekerja yang belum mendapatkan THR. Maka, Pemda terkait akan segera menerjunkan
jajarannya ke perusahaan yang dilaporkan. Dinas terkait akan melakukan pemeriksaan yang
melibatkan berbagai pihak terkait dengan kebijakan pelaksanaan THR. Bila terbukti, maka
perusahaan akan didorong melakukan dialog untuk mencapai kesepakatan membayarkan THR
sesuai aturan yang berlaku.

"Kepala Dinas Tenaga Kerja tingkat provinsi untuk selanjutnya memerintahkan pengawas
ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan pelaksanaan pembayaran THR,' katanya. Apabila,
perusahaan tetap tidak membayarkan THR seperti yang diamanatkan oleh aturan yang berlaku,
maka langsung diberikan tindakan tegas sesuai dengan bobot kesalahan yang dilakukan
perusahaan tersebut.

Ida menjamin, Posko yang dibentuk oleh pemerintah untuk memperkuat komitmen perusahaan
dalam memberikan THR kepada pekerjanya. Berkaca, dari lengalamanpengalaman yang lalu,
tepatnya pada 2020 ratusan kasus sudah di tindak lanjuti oleh posko tersebut. Dari total sekitar
410 aduan yang diterima oleh posko tersebut, ada sekitar 307 perusahaan yang telah
memberikan THR kepada pekerjanya. Kemudian, sisanya sebayak 103 sedang dalam proses
tindak lanjut sesuai dengan sanksi tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. "Seluruhnya sudah
dapat diselesaikan baik dalam bentuk sanksi tegas maupun pembayaran THR sesuai dengan
aturan yang berlaku," pungkasnya.

354