Page 357 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021

MINTA KEPALA DAERAH PASTIKAN PEMBAYARAN THR

BANDUNG - Beredarnya rencana penyicilan dan penundaan Tunjangan Hari Raya (THR)
membuat gaduh para buruh/pekerja di Jawa Barat. Padahal, berdasarkan Permen 06/2016
tentang THR, bahwa THR dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada pekerja/buruh paling
lambat 1 Minggu sebelum hari raya.

Pun halnya Pemerintah pusat meminta perusahaan membayar THR bagi pekerja secara penuh
sebelum Lebaran. Pemberian THR tanpa mencicil atau menunda bertujuan untuk meningkatkan
daya beli masyarakat. Selambat-lambatnya pembayaran THR 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya.

Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun
2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Menyikapi hal tersebut, Anggota DPRD Jabar Weni Dwi Aprianti mengapresiasi langkah
pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Mengingat, kata dia THR
merupakan hak pekerja yang harus dilindungi oleh negara.

"Aturannya sudah jelas, THR keagamaan merupakan pendapatan non upah yang wajib
dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh paling lama 7 hari sebelum hari raya
keagamaan tersebut tiba," kata Weni di Bandung, kemarin (25/4).

Ia meminta kepada para kepala daerah untuk turut memastikan perusahaan membayar THR
keagamaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, kata dia, kepala daerah juga diminta untuk mewajibkan para pengusaha melakukan
komunikasi bersama pekerja atau buruh kalau merasa tidak mampu membayar THR.

"Kami berharap pemerintah intens melakukan pengawasan untuk memastikan perusahaan
memenuhi aturan yang berlaku," ucapnya.

Ia pun berharap para pengusaha memiliki komitmen untuk membayarkan secara penuh dan
tepat waktu THR bagi seluruh pekerja/buruh, karena pemerintah telah memberikan stimulus
kepada pengusaha di tengah pandemi Covid-19 ini.

Legislator PDI Perjuangan ini mengungkapkan, masih banyak perusahaan yang terdampak
pandemi dan belum mampu membayar THR. Jika ingin mendapat kompensasi, sesuai aturan,
perusahaan harus membuktikan ketidakmampuan kepada pekerja/buruh lewat laporan
keuangan yang transparan.

"Sebaiknya didiskusikan secara kekeluargaan jika ada potensi keterlambatan atau kendala
pembayaran," paparnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pempov) Jawa Barat (Jabar) bakal memonitoring
setiap perusahaan untuk memastikan dalam menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada
para pekerjanya.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, hal tersebut sesuai arahan dari Menteri Tenaga
Kerja, perusahaan wajib membayarkan hak dari para pekerja sebelum Lebaran 2021.

"Sesuai arahan agar dibayarkan secepat-cepatnya," katanya usai rapat Gugus Tugas
Penanganan Covid-19 Jawa Barat di Gedung Sate.

Kendati begitu, Emil meminta perusahaan dan para pengusaha untuk mematuhi kewajiban
membayar tunjangan hari raya (THR) pada para pekerjanya.

356