Page 36 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021

PEMPROV DKI AKAN BERI SANKSI TEGAS JIKA PERUSAHAAN BOHONG

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengingatkan perusahaan-perusahaan
yang berada di Jakarta untuk membayar tunjangan hari raya (THR) keagamaan kepada pekerja
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika melanggar aturan, termasuk ditemukan berbohong,
maka Pemprov DKI akan memberikan sanksi tegas di antaranya mencabut izin usaha dari
perusahaan.

"Kalau memang dia mempunyai kemampuan tapi tidak mau membayar otomatis kita akan
lakukan teguran tertulis, kita lakukan pembekuan sementara, selanjutnya akan kita cabut izin,
sampai kita lakukan pembekuan untuk selamanya," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmi-
grasi dan Energi DKI, Andri Yansyah di Jakarta, Selasa (27/4).

Beberapa ketentuan yang menjadi acuan dalam pembayaran THR adalah Surat Edaran (SE)
Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/ HK04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan
Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE itu implementasi
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/
Buruh di Perusahaan. Selain itu, Pemprov DKI juga telah mengeluarkan SE 12/SE/2021 tentang
Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021.

Andri mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan sanksi secara bertahap terhadap
perusahaan yang melanggar aturan pembayaran THR. Namun, kata Andri, pihaknya
mengedepankan pembinaan dan edukasi sebelum memberikan sanksi yang tegas.

"Yang jelas, sebelum itu kita lakukan (pemberian sanksi), pastinya kita tetap mengedepankan
pembinaan, pola pembinaan, insyallah kalau sudah kita panggil, kita beri arahan, Insya Allah
mereka akan ngerti," ujarnya.

Andri menjelaskan pembayaran THR tahun 2021 ini sebenarnya bukan hanya untuk
kesejahteraan para pekerja. Namun, menurut Andri, pembayaran THR kali ini juga bisa
menggerakkan perekonomian, khususnya dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat.

"Karena kalau THR itu dibayar, otomatis para pekerja, masyarakat punya uang. Kalau punya
uang insyaallah dia akan belanja. Kalau dia belanja kan perputaran ekonomi akan tumbuh. Jadi
sangat banyak efeknya," katanya.

"Kenapa kebijakan itu diambil, seperti itu. Jadi daya beli masyarakat juga meningkat. Toh
pekerjanya yang sudah berpuluh-puluh tahun dia mengabdi, untuk kemajuan perusahaan, ya
sangat bijak juga memang harus dibayarkan THR-nya," jelas Andri.

Lebih lanjut, Andri mengatakan Pemprov DKI sudah membuka posko THR untuk menfasilitasi
perusahaan dan pekerja. Misalnya jika terjadi ketidaksepakatan soal pembayaran THR baik dari
segi waktu maupun jumlah karena dampak pandemi Covid-19.
Apabila ada keberatan dari perusahaan maupun pekerja soal THR, kata Andri, posko THR siap
menampung dan bersama-sama mencarikan solusi yang terbaik.

"Pengaduan itu kan bisa dari dua pihak, satu dari pekerjanya itu sendiri, kedua pengaduan dari
perusahaan itu sendiri. Sampai dengan saat ini, kita terus melakukan sosialisasi, surat Kemnaker,
maupun surat edaran Disnaker agar para perusahaan membayar THR sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Dan sampai saat ini belum ada (yang mengadu), mudah-mudahan tidak ada,"
ucap Andri. (b 1)

35