Page 385 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021
P. 385
Judul Apindo Minta Pemerintah Tak Ikut Campur
Nama Media Suara Pemred
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL Pg3
Jurnalis cnn
Tanggal 2021-04-27 11:25:00
Ukuran 195x258mmk
Warna Warna
AD Value Rp 48.750.000
News Value Rp 243.750.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Adi Mahfiidz Wuhadji (Ketua Bidang Organisasi dan Pemberdayaan Daerah Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo)) Jika, sudah tercapai kesepakatan antara pengusaha dan pekerja,
ini bukan mengesampingkan pemerintah, saya kira pemerintah tidak perlu hadir dalam hal ini
Karena juga yang tahu kemampuan perusahaan itu adalah pengusaha dan pekerjanya itu,"
positive - Adi Mahfiidz Wuhadji (Ketua Bidang Organisasi dan Pemberdayaan Daerah Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo)) "Namanya regulasi, harus ditegakkan. Tidak boleh abu-abu dan
yang penting sudah juga dikomunikasikan sama kami dan dengan informasi yang cukup,"
neutral - Adi Mahfiidz Wuhadji (Ketua Bidang Organisasi dan Pemberdayaan Daerah Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo)) "Jika sama sekali tidak mampu, seyogianya juga ada
kesepakatan bersama di sana. Tentu mekanisme kesepakatan ini tergantung dua belah pihak
antara pengusaha dan pekerja. Ini saya kira, sejauh dialog dikedepankan,"
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) "Bagi perusahaan yang masih terdampak
covid-19 dan tidak mampu membayar THR seperti waktu yang ditentukan H-7, maka kami
meminta untuk dilakukan dialog secara kekeluargaan dengan iktikad baik,"
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) "Ada denda jika tidak mampu membayar
sesuai ketentuan waktu. Denda sebesar lima persen dari akumulasi nilai THR-nya sendiri. Kami
berharap sekali pengusaha dapat memenuhi kewajiban membayar THR sebagaimana
ketentuan,"
Ringkasan
Ketua Bidang Organisasi dan Pemberdayaan Daerah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Adi
Mahfiidz Wuhadji, meminta pemerintah tak ikut campur jika buruh dan perusahaan telah
menyepakati pembayaran THR ditunda tahun ini. Jika, sudah tercapai kesepakatan antara
pengusaha dan pekerja, ini bukan mengesampingkan pemerintah, saya kira pemerintah tidak
perlu hadir dalam hal ini Karena juga yang tahu kemampuan perusahaan itu adalah pengusaha
dan pekerjanya itu," ujarnya Halam diskusi yang digelar Forum Merdeka Barat, Senin (26/4).
384

