Page 386 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021

APINDO MINTA PEMERINTAH TAK IKUT CAMPUR

Ketua Bidang Organisasi dan Pemberdayaan Daerah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Adi
Mahfiidz Wuhadji, meminta pemerintah tak ikut campur jika buruh dan perusahaan telah
menyepakati pembayaran THR ditunda tahun ini.

Jika, sudah tercapai kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, ini bukan mengesampingkan
pemerintah, saya kira pemerintah tidak perlu hadir dalam hal ini Karena juga yang tahu
kemampuan perusahaan itu adalah pengusaha dan pekerjanya itu," ujarnya Dalam diskusi yang
digelar Forum Merdeka Barat, Senin (26/4).

Adi mengaku sepakat dengan kebijakan pemerintah bahwa THR Keagamaan tahun ini harus
sesuai dengan aturan perundang-undangan yakni diberikan secara penuh H-7 sebelum lebaran.
Sebab, hal tersebut merupakan hak pekerja yang tak boleh ditunda apalagi dikurangi.

"Namanya regulasi, harus ditegakkan. Tidak boleh abu-abu dan yang penting sudah juga
dikomunikasikan sama kami dan dengan informasi yang cukup," ucapnya.

Hanya saja, menurut Adi, hingga saat ini masih ada perusahaan yang benar-benar tak mampu
membayarkan THR-nya tanpa dicicil.

"Jika sama sekali tidak mampu, seyogianya juga ada kesepakatan bersama di sana. Tentu
mekanisme kesepakatan ini tergantung dua belah pihak antara pengusaha dan pekerja. Ini saya
kira, sejauh dialog dikedepankan," tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengingatkan
dispensasi yang diberikan pemerintah kepada perusahaan yang terdampak pendemi covid-19
tidak menghilangkan kewajiban mereka untuk membayarkan THR.

"Bagi perusahaan yang masih terdampak covid-19 dan tidak mampu membayar THR seperti
waktu yang ditentukan H-7, maka kami meminta untuk dilakukan dialog secara kekeluargaan
dengan iktikad baik," katanya.

Di samping itu, kata dia, hasil dialog antara pengusaha dan perwakilan pekerja mengenai
pembayaran THR juga dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan di daerah masing-masing.

"Ada denda jika tidak mampu membayar sesuai ketentuan waktu. Denda sebesar lima persen
dari akumulasi nilai THR-nya sendiri. Kami berharap sekali pengusaha dapat memenuhi
kewajiban membayar THR sebagaimana ketentuan," tegasnya.

(cnn/lha)

385